WowKeren - Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan Rp 2,43 miliar untuk biaya renovasi rumah dinas Gubernur DKI di APBD 2018. Namun, rupanya wacana memperbaiki rumah dinas Anies Baswedan oleh Pemprov DKI Jakarta ini menuai protes keras dari DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI protes karena tiba-tiba ada pengadaan elevator (lift) untuk rumah dinas yang hanya memiliki 2 lantai itu. Pihak DPRD juga mengungkapkan bahwa anggaran tersebut tiba-tiba muncul. Saat pembahasan rapat Badan Anggaran, tidak ada anggaran sebesar Rp 750 tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan bahwa saat ia memimpin rapat Badan Anggaran, ia tidak melihat ada anggaran khusus untuk lift. Prasetio pun berencana menanyakan asal anggaran lift ini pada rapat Badan Anggaran selanjutnya.

"Mungkin dia pakai dana operasional dia, kan operasional gubernur dia besar. Kalau pakai APBD, biarkan BPK yang lihat. Saya saat pimpin Banggar itu barang (lift) enggak ada," kata Prasetio. "Pengawasan nanti terlihat. Pas dia eksekusi anggaran dari mana. Nanti akan saya tanyakan di dalam rapat Banggar."

Protes Ketua DPRD DKI Jakarta pada anggaran lift ini kemudian di respon oleh Kabid Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya, Pandita. Pandita mengatakan bahwa anggaran tersebut ditujukan untuk membangun lift bagi pengunjung difabel yang datang ke rumah dinas.

"Bangunan tersebut dapat digunakan untuk kunjungan, di antara pengunjung pasti ada penyandang difabel," ujar Pandita. "Belum mulai rehabnya, sekarang sedang dibahas Pak Sekda (Sekda DKI Saefullah). Masih usulan, bisa dilaksanakan atau tidak."