WowKeren - Pegawai PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menggelar aksi demonstrasi hari ini (6/2). Aksi tersebut akan dihadiri oleh sekitar seribu massa pegawai.

"Kurang lebih sekitar seribu (peserta). Rincian dari Jabodetabek 500 orang, sisanya dari Jawa dan Sumatera," ujar Fadhol Wahab yang mengaku aktivis SPPIKB. "Kami batasi teman-teman yang dari daerah lain. Karena kasihan juga mereka hadir ke sini, karena bulan kemarin gaji mereka tertunda."

Aksi tersebut akan dimulai dari titik kumpul di Gedung Pos Ibukota Jakarta di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah itu, massa akan bergerak ke kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terakhir, mereka juga akan melaksanakan aksi di depan Istana Negara.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar direksi perusahaan mundur. Sekretaris Jenderal SPPIKB Hendri Joni menyampaikan bahwa tuntutan tersebut diberikan karena para pengelola perusahaan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Tuntutannya kita karena pengelola perusahaan kita anggap tidak mampu mengelola perusahaan ini dengan baik," terang Hendri. "Kita minta pemegang saham, kepada Presiden, kepada menteri untuk mengganti para pimpinan direksi agar kejadian ini enggak terulang di masa-masa yang akan datang."

Salah satu bukti buruknya tata kelola perusahaan adalah keterlambatan pembayaran gaji pegawai bulan ini. Tak hanya itu, Hendri mengaku bahwa uang lembur juga belum dibayarkan.

"Sebetulnya demo yang kita laksanakan ini karena bentuk kecintaan kita terhadap perusahaan. Kita rata-rata dari pegawai sudah 3 tahun ini, hak-hak kita mulai dikurangi, sering terlambat, biaya lembur kita tidak dibayar," jelas Hendri. "Kita lihat perkembangannya tata kelola ini semakin tidak baik. Ini dibuktikan dengan terlambatnya gaji karyawan PT Pos bulan kemarin."

Sebelumnya, keterlambatan pembayaran gaji disebut sebagai buntut demo serikat pekerja PT Pos Indonesia. Hendri pun menepis pernyataan tersebut.

"Kalau keterlambatan baru kali ini, yang miris bagi kita bahwa keterlambatan itu dikeluarkan statement dari perusahaan yang mengatakan bahwa keterlambatan ini karena adanya demo dari serikat pekerja," ujar Hendri. "Padahal demo itu kita sudah lakukan berulang-ulang, tidak pernah gaji kita terganggu oleh itu."

Oleh karena itu, pergantian direksi dirasa sangat perlu. Apalagi kehancuran perusahaan dinilai sudah ada di depan mata.

"Kami merasakan tanda-tanda keterpurukan itu sudah di ambang pintu kehancuran," ujar Hendri. "Kami sebagai insan PT Pos yang sudah lama menggantungkan kehidupan di PT Pos ini tentu tidak ingin perusahaan ini tenggelam karena pimpinan yang tidak bijak."