Tim Prabowo-Sandiaga menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia masih kurang maksimal sehingga perlu dibenahi.
- Wahyu
- Sabtu, 09 Februari 2019 - 12:05 WIB
WowKeren - Kubu Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap bahwa penegakan hukum di negara ini masih belum maksimal. Kritik tersebut disampaikan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menilai bahwa hukum yang ada saat ini bersifat tajam untuk lawan dan ramah kepada kawan.
"Kritik paling keras kami pada hari ini," kata Dahnil usai rapat internal BPN di Hotel Lorin, Karanganyar, Jumat (9/2). "Adalah penegakan hukum yang tajam kepada lawan dan ramah kepada kawan."
Menurut Dahnil, upaya penegakan hukum saat ini masih bersifat tebang pilih. Sebab, Dahnil menilai bahwa kasus hukum yang menimpa anggota BPN sebetulnya tidak terkait tindak pidana. Sehingga ia menyebut hal itu sebagai upaya kriminalisasi karena terkesan mencari-cari kesalahan.
"Justru nuansanya kriminalisasi atau dicari-cari," tegas Dahnil. "Kami naik mobil kalau spionnya kurang benar bisa ditangkap juga."
Oleh sebab itu, ketika Prabowo-Sandiaga terpilih untuk memimpin Indonesia di periode selanjutnya masalah penegakan hukum ini akan dibenahi. Paslon tersebut berkomitmen untuk membuat penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara adil.
"Ini komitmen Prabowo-Sandi bagaimana menghadirkan hukum yang adil dan berkeadilan," tutur Sandiaga. "Itu adalah PR yang ingin kami benahi ketika Prabowo-Sandi memerintah."
Sebelumnya, Dahnil sendiri sempat tersandung kasus dugaan korupsi dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia di Prambanan pada 2017 lalu. Namun, ia mengaku bahwa dalam Kemah Kebangsaan tersebut, dirinya hanya membantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengumpulkan para pemuda agar hadir di acara tersebut.
Selain itu, ada juga Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga sekaligus Wakil Ketua BPN, Slamet Ma'arif yang diduga melakukan pelanggaran kampanye. Ia melakukan kampanye saat menjadi pembicara tablig akbar yang digelar di Solo.
Sebelumnya, hal serupa juga pernah disampaikan oleh Sandiaga. Ia menilai bahwa permasalahan hukum kerap terjadi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan.
"Saya sampaikan sudah berulang kali ini adalah permasalahan hukum dan tentunya hukum ini harus tegak seadil-adilnya," kata Sandiaga di Jawa Barat pada Selasa (22/1) lalu. "Hukum itu tidak boleh tebang pilih atau hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan."
(wk/wahy)
