Jokowi Didemo Serikat Pekerja, Moledoko: Jangan Apa-Apa Semuanya Presiden Dong
Instagram/dr_moeldoko
Nasional

Moeldoko meminta agar persoalan PHK diselesaikan sesuai prosedur dengan melibatkan perusahaan yang mempekerjakan para awak tangki.

WowKeren - Puluhan orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) Pertamina nekat menghadang Presiden Joko Widodo alias Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (13/2) malam. Mereka menuntut janji Jokowi terkait penyelesaian kasus PHK.

Kepala Staf Kepresidenan Moledoko mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat pekerja salah sasaran. Sebab, yang melakukan PHK bukanlah perusahaan pemerintah melainkan vendor. Meoldoko mengatakan bahwa mereka adalah tenaga outsource yang tidak langsung ada di bawah Pertamina.


"Harus diluruskan dulu persoalannya. Mereka ini sopir dari vendor, outsourcing, tidak langsung ada di bawah Pertamina," jelas Moeldoko di Istana Kepresidenan, Kamis (14/2). "Jadi kalau mereka menuntut ke pemerintah, ke Pertamina, enggak masuk akal, enggak logis."

Ia tidak ingin jika semua kesalahan dilimpahkan kepada presiden. Sebab menurut Moeldoko, para pekerja tersebut harusnya mengajukan tuntutan kepada perusahaan vendor yang mempekerjakan mereka.

"Jadi menurut saya, ini salah sasaran," tegas Moeldoko. "Jangan apa-apa, semuanya Presiden dong. Padahal mestinya, dia itu harus kepada vendor di mana ia bekerja."

Justru, Moledoko menganggap bahwa aksi unjuk rasa tersebut merupakan upaya memanfaatkan situasi politik menjelang Pilpres. Mengingat saat ini Jokowi sebagai Capres menjadi sorotan publik.

"Yang saya lihat, demo-demo ini memanfaatkan situasi," imbuh jenderal TNI tersebut. "Dengan situasi seperti ini, memunculkan diri untuk mendapatkan respons dari Pak Presiden."

Meski demikian, bukan berarti pemerintah lepas tangan dari permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja tersebut. Moledoko mengatakan bahwa ia sudah memanggil pihak Pertamina untuk meminta penjelasan.

Hasilnya tetap sama, masalah para serikat tersebut bukan menjadi wewenang pemerintah. Melainkan pihak vendor. Untuk itu, Moeldoko meminta agar persoalan tersebut diselesaikan menurut prosedur.

"Penyelesaiannya ini ya sesuai prosedur di tempat mereka bekerja," tegas Moeldoko. "Jadi saya pikir taat asas lah. Jangan sedikit-sedikit, semuanya Presiden."

Pada 2016 silam, PT Pertamina Patra Niaga dan PT Elnusa Petrofin merumahkan sebanyak 1.095 awak mobil tangki Pertamina. Buntutnya, para awak ini membentuk serikat pekerja untuk menyuarakan hak-hak mereka.

You can share this post!

Related Posts
Loading...