Selain muncul dugaan bersifat politis, sejumlah jabatan di DKI Jakarta juga diisukan bertarif.
- Silmi Amalia Fidareni
- Sabtu, 02 Maret 2019 - 09:10 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai sorotan usai memutuskan untuk merombak besar-besaran susunan pejabatnya. Anies diketahui memutuskan untuk merombak sebanyak 1.125 pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Jumlah tersebut ternyata merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Jakarta.
Dilakukan mendadak dan sekaligus, keputusan Anies ini mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menduga perombakan ini bernuansa politik.
"Lurah telah meniti karier menjadi birokrat dari bawah. Jangan diturunkan karena masalah atau dendam politik. Dia kan birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. Dari lurah jadi sekkel kan enggak betul," jelas Pras. "Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai."
Di sisi lain, muncul pula isu mengenai adanya tarif yang dikenakan untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Dugaan ini muncul setelah anggota DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, mendapatkan laporan soal adanya tarif yang dikenakan untuk menjabat sebagai lurah. "Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," ujar Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas.
Kejanggalan lain muncul terkait perombakan besar-besaran yang dilakukan Anies. Kali ini, para lurah yang disebut berprestasi di era pemerintahan sebelum Anies, yakni di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru diturunkan jabatannya menjadi sekretaris lurah. Laporan disampaikan oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, dilansir dari TribunNews.
"Ada lurah-lurah yang menurut kami bagus, tetapi kok turun jadi sekkel (sekretaris lurah)," tutur William. "Jadi maksud saya, sistem penilaiannya, sistem kompetensinya itu enggak jelas."
Kabar perombakan pejabat DKI ini menjadi isu panas. Perombakan besar-besaran yang dilakukan Anies mengundang kecurigaan banyak pihak. Terlebih, terungkap fakta jika banyak pejabat yang dirombak, tak mengetahui jabatan baru mereka. "Kami mau dijelaskan itu sistem pemilihannya bagaimana, pakai tes kah, pakai apakah, apakah like and dislike," ujar WIlliam.
(wk/silm)
