BPN menilai bahwa selama ini pemerintah terlalu bergantung pada cukai rokok sebagai sumber penerimaan negara.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 12 Maret 2019 - 14:44 WIB
WowKeren - Industri rokok selama ini telah menjadi salah satu sumber utama pemasukan kas negara. Pajak yang dibayarkan oleh produsen rokok jumlahnya mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut bahwa pemerintah terlalu bergantung pada cukai rokok. Anggota tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi BPN Harryadin Mahardika mengatakan bahwa ketergantungan negara terhadap cukai rokok adalah hal yang keliru. Akibatnya, negara menjadi serba salah saat akan mengatur industri rokok.
"Saat ini negara terlalu bergantung pada cukai rokok," kata Harryadin dilansir dari CNN Indonesia pada Selasa (12/3). "Ini kesalahan negara sehingga negara menjadi dilematis dalam mengatur industri rokok."
Menurut Harryadin, adalah suatu hal yang kontradiktif sekali jika penerimaan yang bersumber dari rokok dipakai untuk melunasi hutang-hutang BPJS. Bahkan hal itu sangat memalukan. "Ini langkah yang memalukan, kontradiktif sekali membayar defisit BPJS dengan cukai rokok," ujar Harryadin.
Berdasarkan Perpres No 82 tahun 2018, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan hasil penerimaan cukai rokok guna membayar utang BPJS. Harryadin menegaskan bahwa Prabowo-Sandiaga tidak akan melakukan cara yang sama untuk melunasi hutang BPJS. Menambal utang BPJS dengan cukai rokok adalah hal yang sangat ironis.
"Prabowo-Sandi tidak akan melakukan ini," tegas Harryadin. "Jangan sampai kita menjadi negara yang penuh ironi, membiayai kesehatan dari cukai rokok."
Tak hanya Harryadin, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga sebelumnya melayangkan kritik terkait kebijakan pemerintah itu. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa kebijakan tersebut tak ubahnya pemerintah mendorong rakyatnya sakit karena mengonsumsi rokok. "Sama artinya pemerintah mendorong agar rakyatnya sakit karena konsumsi rokok," ujar Tulus beberapa waktu lalu.
Meski demikian, bukan berarti bahwa Prabowo-Sandiaga berniat mematikan industri rokok. Paslon 02 tersebut akan melakukan upaya untuk menyeimbangkan nlai cukai yang tidak berat sebelah. Yang jelas, mereka akan berusaha membuka lapangan kerja.
"Yang pasti Prabowo Sandiaga pro pembukaan lapangan pekerjaan," tegas Harryadin. "Tapi juga akan tetap mencari titik keseimbangan nilai cukai yang dirasakan adil bagi penerimaan negara atau kepentingan rakyat dan di saat yang sama tidak mematikan industri rokok."
(wk/zodi)
