WowKeren - Pemerintah mengirimkan prajurit TNI tambahan untuk mengawal Jalan Trans Papua. Namun, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya, meminta 600 prajurit tambahan tersebut untuk ditarik dari Nduga, Papua.

Menurut Lenis, aparat TNI sebaiknya ditempatkan di kota saja dan tidak perlu sampai ke distrik. Ia mengaku telah menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Baiknya distriknya dikosongkan saja dulu, biar pendeta, (tokoh) adat di sana (Nduga)," tutur Lenis dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (13/3) malam. "Aparatnya di kota saja, 600 aparat kembalikan saja."

Menurut Lenis, penambahan prajurit TNI tersebut dapat menimbulkan ketegangan baru. Ia meminta agar mereka ditempatkan di ibu kota saja untuk sementara.

"Kalau saya minta semua keamanan itu diarahkan ke ibu kota saja," jelas Lenis. "Setiap distrik kabupaten yang dibilang ada markasnya itu dikosongkan dulu. Aparat semua masuk ibu kota saja."

Lenis pun menuturkan usulan penarikan tersebut bertujuan untuk menjaga kondusifitas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia mengaku khawatir Pilpres tidak bisa dilaksanakan di wilayah tersebut apabila kembali terjadi kontak senjata.

"Supaya pilpres ini bisa berjalan, masyarakat tidak ketakutan. Jadi kita harus melihat untung ruginya dulu, walaupun kita (TNI) korban ya," tutur Lenis. "Tapi juga ya melihat bahwa masa depan Indonesia harus dipikirkan baik-baik."

Stafsus ini mengaku bukan berarti dirinya memihak kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan usulan tersebut. Pasalnya, situasi yang tak kondusif dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu demi menghalangi warga Papua memilih.

"Ini bukan bela kelompok kriminal, tapi saya melihat demi kebaikan kita," jelas Lenis. "Itu kalau terjadi bisa terjadi golput. Maka nanti pihak ketiga akan masuk."

Menurut Lenis, menangani KKB di Nduga tak selalu harus menggunakan kekerasan. Para tokoh adat, pemuka agama, serta pemerintah daerah dapat membantu melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

"Terus selesai (pilpres) baru dipikirkan bagaimana pendekatannya," tutur Lenis. "Jadi biarkan (pendekatan secara) agama, secara adat, biarkan pimpinan (daerah)."