Kemendikbud: Penyalahgunaan UN Sebagai Satu-Satunya Parameter Prestasi Akademik Harus Dihentikan
Nasional

Kemendikbud mengatakan bahwa UN merupakan parameter standard untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa, namun bukan satu-satunya.

WowKeren - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan bahwa jika terpilih di Pilpres 2019 nanti, ia akan menghapus sistem Ujian nasional (UN) yang menurutnya kurang efektif untuk pendidikan. Sebagai gantinya, ia akan membuat program Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ikut menanggapi hal ini. Staf Khusus Kemendikbud Bidang Komunikasi Publik Soeparto mengatakan bahwa UN merupakan parameter standard untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Meski demikian, ia tak ingin jika UN dijadikan sebagai satu-satunya alat ukur prestasi akademik siswa. "Yang harus dicegah dan dihentikan adalah penyalahgunaan UN sebagai satu-satunya alat ukur prestasi akademik siswa," kata Soeparto dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (20/3).


Soeparto menjelaskan bahwa pemakaian model UN untuk ulangan harian maupun ujian semester dapat mereduksi proses pendidikan. Oleh sebab itu, harus ada model penilaian yang lebih variatif. Misalnya penilaian bakat yang harus dikembangkan oleh setiap seklah.

"Variasi model penilaian formatif, termasuk penilaian bakat," jelas Soeparto. "Harus dikembangkan di setiap sekolah dan harus menjadi salah satu kompetensi setiap guru."

Sandiaga juga mengkritik penyelenggaraan UN yang menurutnya memakan biaya cukup tinggi. Soeparto mengatakan bahwa anggaran biaya yang diperlukan setiap siswa adalah Rp 55 ribu. Biaya tersebut meliputi biaya cetak UNKP, pengawasan, admin, dan pembinaan proktor ujian.

Menurut Soeparto, jika negara mampu menyiapkan komputer sebagai sarana untuk menyelenggarakan UNBK, maka hal itu sangat baik untuk mendorong proses belajar. "Kalau negara atau masyarakat menyediakan komputer untuk UNBK, maka sarana tersebut merupakan investasi untuk mendorong perbaikan proses belajar," imbuh Soeparto.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap usulan Sandiaga. Sebab selama ini, UN telah digunakan sebagai parameter pemerintah untuk mengukur kualitas pendidikan.

Sehingga jika UN ini dihilangkan, maka sudah tidak akan ada lagi alat ukur untuk membandingkan bagaimana kualitas pendidikan di masing-masing daerah di Indonesia. Dengan kata lain, penghapusan UN akan membahayakan dunia pendidikan di Indonesia.

You can share this post!

Related Posts
Loading...