Nasional

Menanggapi hal tersebut, Dino lantas memberikan laporan lisan kepada Bawaslu agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

• Silmi Amalia Fidareni
• Kamis, 21 Maret 2019 - 08:30 WIB

WowKeren - Jelang Pemilu yang akan berlangsung pada April 2019 mendatang, masih terdapat beberapa masalah. Salah satunya mengenai dugaan adanya calo suara. Kali ini bukan berasal dari dalam negeri, melainkan dari luar negeri.

Pada Rabu (20/3) kemarin, founder dari komunitas Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal, melaporkan adanya dugaan calo suara di Malaysia. Ia menyebut jika calo suara ini menawarkan jaminan perolehan suara untuk para caleg, khususnya yang ada di Jakarta.

"Kami dapat laporan dari beberapa caleg ada tendensi calo suara, yaitu orang yang menawarkan suara yang terjamin," terang Dino di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/3) kemarin. Dino lantas menjabarkan beberapa laporan soal rawannya pemilihan di luar negeri, apalagi di Malaysia.

Wilayah di Malaysia dan kondisi pekerja Indonesia di sana menjadi alasannya. "Kami cukup banyak mendapat laporan, paling rawan pemilihan di luar negeri adalah di Malaysia. Ini bisa terjadi karena di Malaysia banyak perkebunan, banyak wilayah kerja konsumsi, banyak pabrik yang jauh, sementara pengawas itu terbatas sekali," terang Dino.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia ke-5 ini menyatakan jika suara tersebut dijual dengan harga 15 hingga 50 Ringgit. Nantinya, suara tersebut akan diberikan untuk Dapil DKI Jakarta II. Sudah ada lebih dari satu caleg yang melaporkan adanya dugaan calo suara tersebut.

"Ada laporan satu suara ditawarkan 15 ringgit, ada lagi yang bilang 50 ringgit. Ini saya hanya mengutip informasi atau aduan caleg yang tadi saya sampaikan ke Ketua Bawaslu," sambung Dino. "Karena ini dilaporkan lebih dari satu caleg dan spesifik kami laporkan ke Ketua Bawaslu. Jadi menurut saya, penting sekali di Malaysia pengawalan yang lebih ketat."

Kendati sudah melaporkan perkara calo suara ini, Dino mengaku masih belum membuat laporan resmi. "Tadi laporannya lisan. Kalau diperlukan adanya laporan resmi, saya pertimbangkan, tapi mungkin lebih baik yang melaporkan caleg yang memberikan informasi," pungkas Dino.