PSI meminta Golkar untuk tidak melontarkan tuduhan yang hanya berangkat dari asumsi.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 22 Maret 2019 - 15:50 WIB
WowKeren - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diketahui memiliki pandangan politik yang berbeda dengan partai-partai lainnya. Tak jarang pula akibat perbedaan ini membuat partai pendatang baru itu dikritik oleh Parpol lainnya, bahkan oleh sesama partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Belum lama ini Partai Golkar menuding PSI sebagai penyebab menurunnya elektablitas Jokowi-Ma'ruf. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan bahwa penolakan rakyat terhadap PSI berimbas pada menurunnya dukungan untuk Jokowi.
"Blunder PSI memberikan sumbangan pada turunnya elektabilitas Jokowi," kata Andi kepada wartawan, Jumat (22/3). "Resistensi rakyat terhadap PSI tinggi sekali dan itu berpengaruh negatif pada Jokowi."
Andi menilai tak sedikit pernyataan PSI yang membuat sejumlah pihak merasa tidak nyaman. Ia mencontohkan ketika PSI menyebut bahwa pihak yang tidak menyukai PSI adalah para koruptor. Pernyataan semacam inilah yang menjadi blunder bagi partai yang diketuai oleh Grace Natalie itu.
"Generalisasi bahwa mereka orang baik dan yang bukan mereka adalah orang tidak baik, yang tidak suka PSI adalah para koruptor," jelas Andi. "Pernyataan-pernyataan begitu yang bikin PSI blunder."
Tak tinggal diam, pihak PSI pun angkat bicara menanggapi hal ini. Ketua DPP PSI Tsamara Amany menegaskan bahwa penurunan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan PSI.
"Tidak ada korelasi antara penurunan elektabilitas dengan PSI," kata Tsamara kepada wartawan, Jumat (22/3). "Hasil survei Kompas tidak menyatakan adanya korelasi demikian."
Menurutnya, alasan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat melainkan hanya berangkat dari asumsi belaka. Ia menyayangkan sikap elite Golkar yang menuduhnya demikian. Sebab sebagai elite Parpol seharusnya bisa memberikan tanggapan yang berdasarkan data.
"Jadi alasan ini kurang ilmiah dan basisnya asumsi," tegas Tsamara. "Elite parpol seharusnya berbasis data jangan asumsi, itu bahaya."
Ia menilai bahwa selama masa Pileg, setiap partai berhak untuk mendiskusikan program politik mereka. "Ini juga Pileg, di mana kita boleh saja mengajak diskusi terbuka tentang program partai kepada seluruh parpol yang ikut kontestasi Pileg," tutur Tsamara.
(wk/zodi)
