WowKeren - Tak hanya di dalam negeri, sejumlah Warga Negara Indonesia yang ada di berbagai penjuru dunia turut memeriahkan pesta demokrasi. Berbondong-bondong WNI menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersedia di masing-masing negara untuk memberikan hak suara mereka.

Tak kalah dengan yang ada di indonesia, para WNI di luar negeri juga sangat antusias untuk mencoblos. Seperti pencoblosan yang ada di Belanda. Para WNI yang ada di negeri ini bahkan rela antre selama tiga jam di tengah kondisi cuaca yang dingin demi menyampaikan suara mereka.

Fenomena ini mendapat sorotan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum siap menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

Hal ini terbukti dengan adanya laporan yang menyebut bahwa masih banyak WNI di luar negeri yang belum bisa menggunakan hak pilih mereka. Alasannya, mereka tidak mendapatkan Kartu C6 karena kehabisan.

Seperti yang terjadi di Hong Kong. Ketidaksiapan PPLN dalam menggelar pencoblosan menyebabkan WNI harus mengantre berjam-jam untuk bisa mencoblos. Hal serupa juga terjadi di Arab Saudi dimana antrean Pemilu yang dilaksanakan pada Minggu membludak.

"Kami mendapat laporan dari negara-negara luar seperti di Arab yang pemilihannya hari libur di hari Minggu itu membludak, itu menunjukkan bahwa PPLN tidak siap," kata Muzani di Jakarta Selatan, Senin (15/4). "Ketidaksiapan itu juga terjadi Hong Kong, misalnya, sehingga seorang pemilih harus memakan waktu berjam-jam untuk mencoblos. Dan juga ada banyak warga yang tidak dapat kartu C6 dan tidak dapat mencoblos."

Fenomena semacam ini dinilai Muzani sebagai bentuk ketidaksiapan penyelenggara Pemilu untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi warga negara yang hendak memberikan suara mereka. Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan upaya KPU yang selama ini kerap menyerukan agar masyarakat tidak golput.

"Ini menunjukkan negara dan penyelenggara Pemilu melalui PPLN tidak siap memfasilitasi kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya," jelas Muzani. "Ini adalah suatu ironi yang bertentangan dari upaya KPU yang selama ini mengajak untuk tidak golput."