Menurut Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, masalah dukungan untuk salah satu Paslon adalah urusan pribadi sehingga tidak bisa dikaitkan dengan jabatan yang diemban oleh bupati yang mengundurkan diri.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 22 April 2019 - 10:21 WIB
WowKeren - Bupati Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara Dahlan Hasan Nasution memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Adapun alasan yang melatarbelakangi dirinya adalah karena Capres Joko Widodo alias Jokowi kalah dalam hal perolehan suara Pilpres.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan agar para kepala daerah di Sumatera Barat yang mendukung Paslon petahana, Jokowi-Ma'ruf Amin juga mengambil langkah yang sama. Sebab tak sedikit bupati di Sumbar yang merupakan pendukung Paslon 01.
"Sebaiknya diikuti oleh bupati-bupati di Sumatera Barat," kata Juru Debat BPN Saleh Daulay, Senin (22/4). "Karena hampir semua bupati di Sumatera Barat mendukung Jokowi, dan semua orang tahu. Di situ moral publiknya."
Saleh mengatakan dirinya setuju dengan langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memanggil Dahlan. Sebab dari situ bisa diketahui secara pasti apa motif bupati tersebut mengundurkan diri.
"Menurut saya itu layak dipanggil," tutur Saleh. "Dimintai keterangan langsung, ditanya apa sebabnya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya syok saja."
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan bahwa saran yang disampaikan Saleh tidak berdasar. "Itu ngawur!" kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima, Senin (22/4).
Aria tidak setuju dengan apa yang disarankan oleh Saleh. Sebab, urusan pengunduran diri tidak bisa dikait-kaitkan dengan perolehan suara salah satu Paslon. Dukungan terhadap Capres-Cawapres tidak ada hubungannya dengan jabatan yang diemban oleh bupati bersangkutan. Oleh sebab itu, dukungan bupati terhadap Paslon tertentu adalah urusan pribadi.
"Saya tidak setuju. Urusan mundur-memundur ini nggak ada hubungannya," tegas Aria. "Jadi kalau ada tokoh masyarakat yang kebetulan bupati mendukung Capres-Cawapres, itu adalah urusan pribadi bukan urusan jabatan."
Terkait masalah pengunduran diri, Aria menganggap hal itu layak dilakukan jika dalam menjalankan tugasnya, bupati yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan penyerapan anggaran yang diamanahkan kepadanya. "Itu malah perlu mundur. Tapi kalau soal Pilpres, soal Pileg, nggak ada urusannya dengan Bupati," ujar Aria.
(wk/zodi)
