WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau jawa. Hal itu disampaikan lewat Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar pada Senin (29/4) di Istana Kepresidenan.

Keputusan Jokowi ini rupanya mendapat tanggapan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan mempertanyakan keputusan Jokowi. Ia mengingatkan agar presiden tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan.

Ferry mengatakan bahwa rencana pemindahan ibukota harus melalui pertimbangan yang matang. Jangan sampai pemindahan ini bernasib sama seperti Bandara Kertajati yang diresmikan secara terburu-buru namun tidak berfungsi secara efektif. Bahkan bandara ini hanya beroperasi satu kali dalam seminggu.

"Saya kira beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama, dasar, landasan pikir. Kan ini soal planning," kata Ferry di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/4). "Jadi jangan nanti soal kita bangun kantor. (Pemindahan ibu kota) jangan sampai kaya (Bandara) Kertajati, diresmikan buru-buru tapi tidak berfungsi."

Ferry menilai bahwa implementasi pemindahan ibukota tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Diperkirakan, implementasi tersebut baru bisa diwujudkan dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun mendatang.

"Bangun pemerintahan pusat, ibu kota negara, berkaitan dengan berbagai hal," jelas Ferry. "Pertama, perencanaan bisa saja, tapi tidak boleh berpikir dalam waktu pendek. Ini pekerjaan paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa terwujud."

Menurut Ferry, jika ibukota memang harus dipindahkan maka masyarakat juga berhak tahu penjelasannya. Dengan begitu, masyarakat bisa paham apa manfaat yang bisa diperoleh dari realisasi rencana tersebut. "Makanya saya katakan, dasar pemindahan termasuk urgensi? Dan apa yang dicapai pemindahan itu?" tanya Ferry.

Lebih jauh, ia berharap jika rencana pemindahan ibu kota ini tidak disetujui hanya karena alasan perbedaan pandangan politik antara Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Saya kira, hindarilah sebuah pikiran kalau hanya karena Gubernur Anies (Baswedan), kurang-kurang sinkron," imbuh Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut.