WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut buka suara soal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Anies kurang sepakat jika alasan pemindahan ibu kota dikarenakan tingkat kemacetan yang tinggi di Jakarta. Sebab menurutnya, memindahkan ibu kota ke daerah selain Jakarta tak serta-merta akan mengurangi kemacetan di ibu kota saat ini.

Anies menilai bahwa aktivitas pemerintahan tidak begitu banyak memberikan kontribusi bagi angka kemacetan di Jakarta. Ie kemudian menjelaskan tentang tiga kontributor kemacetan di Jakarta. Selain pemerintah, ada kegiatan rumah tangga dan aktivitas swasta, yang mana kedua faktor ini cukup menyumbang tingkat kemacetan.

"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan," kata Anies di Jakarta Pusat, Senin (29/4). "Karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah."

Selain itu, jumlah unit kendaraan yang digunakan oleh pribadi juga lebih tinggi daripada kendaraan milik instansi pemerintah. Dikatakannya, penggunaan kendaraan pribadi jumlahnya mencapai 17 juta per hari sedangkan kendaraan instansi pemerintah hanya 141 ribu unit. Dengan kata lain, jika nantinya ibu kota memang benar-benar dipindahkan ke luar Jakarta, maka hal itu tidak akan memberikan dampak yang cukup signifikan.

"Jadi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan itu 141.000," jelas Anies. "Jumlahnya kecil sekali. Kalaupun pemerintah pindah tidak kemudian mengurai masalah kemacetan."

Selain itu, ada juga pegawai pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya, yang juga menggunakan kendaraan pribadi. Namun meski demikian, jumlahnya tidak mencapai 10 persen. "Kemudian kalaupun dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kami pegawai pemerintah itu cuma sampai 8-9 persen," imbuh Anies.

Menurut Anies, ada tujuan yang lebih mendasar daripada hanya bertumpu pada alasan kemacetan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai alasan utama memindahkan ibu kota adalah agar bisa meratakan persebaran jumlah penduduk dan juga kegiatan perekonomian.

"Alasan utamanya pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian," tutur Anies. "Karena kalau kemacetan itu bukan disebabkan pemerintah. Pemerintah misalnya tidak berada di Ibu Kota, jadi tantangan kemacetan masih tetap tinggi."