Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik, pendapat Habib Rizieq mengenai Situng KPU yang harus dihentikan itu wajar saja. Namun tidak harus dipatuhi oleh Prabowo.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 02 Mei 2019 - 12:28 WIB
WowKeren - Dalam Ijtima Ulama ketiga, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq mengusulkan agar BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Pasalnya, Situng KPU dinilai membentuk opini masyarakat terkait kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menanggapi usulan tersebut, Demokrat yang juga tergabung dalam Koalisi Partai Prabowo-Sandi pun buka suara. Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik, Prabowo tidak harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Habib Rizieq.
Hal ini diungkapkan oleh Rachland dalam cuitan di akun Twitter pribadinya. Ia menanggapi berita Habib Rizieq yang menyarankan agar BPN menghentikan Situng KPU.
Menurut Rachland, pendapat Habib Rizieq mengenai Situng KPU yang harus dihentikan itu wajar saja. Pasalnya, setiap warga negara memang bebas berpendapat.
Namun, menurut Rachland, tak semua pendapat dari Habib Rizieq harus direalisasikan. Ia pun mengingatkan agar Prabowo selalu berdiskusi dengan Partai Koalisi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
"Ini adalah pendapat. Dan setiap warga negara tanpa kecuali berhak atas kebebasan berpendapat," cuit Rachland pada Kamis (2/5). "Pak Prabowo tak perlu menganggap ini 'titah' yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi. Demokrat mengingatkan."
Warganet pun memberikan banyak komentar di cuitan Rachland. Cuitan ini mendapat banyak pro dan kontra dari warganet.
"Kalo ga pake situng KPU. Masyarakat malah ga bisa mengawasi," tulis akun @Ra***e6. "Prabowo bisa dapat 63% Insya Allah, adalah hasil Seruan Ulama. Jangan juga mencibir pendapat Ulama. Anda juga bukan sedang ber 'Titah' Kan? Dengan kata kata, 'Democrat Mengingatkan'," komentar akun @GY***ya. "Salah besar kalo hentikan real count sekarang....hehe," timpal akun @Sa***va.
Sebelumnya, usulan Habib Rizieq sendiri disampaikan oleh Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak. "Habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan KPU agar menghentikan real count agar tidak membentuk opini buruk di masyarakat yang akhirnya membingungkan masyarakat. Itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di Hotel Lor Inn Sentul, Bogor, pada Rabu (1/5).
(wk/Bert)
