Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia mendapatkan kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 02 Mei 2019 - 13:08 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo berencana untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Topik ini pun menjadi bahasan hangat di berbagai kalangan.
Banyak yang setuju dan memberikan usulan lokasi Ibu Kota yang baru. Namun, ada pula beberapa pihak yang mengkritik rencana tersebut.
Salah satu kritik tersebut datang dari mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Menurut Rizal yang juga merupakan salah satu tim ahli kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, rakyat Indonesia tidak membutuhkan Ibu Kota yang baru.
"Rakyat hari ini tidak perlu Ibu Kota baru," ujar Rizal usai mengikuti May Day 2019 di Tennis Indoor Senayan pada Rabu (1/5). "Tapi butuh Presiden baru, terima kasih."
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Saiq Iqbal, juga mengungkapkan hal serupa. Menurut Said, anggaran sekitar Rp 400 triliun untuk pemindahan Ibu Kota sebaiknya digunakan untuk kesejahteraan, terutama bagi kaum buruh.
"Bagi kami kaum buruh (wacana pemindahan Ibu Kota) tidak terlalu urgent. It's not necessary, tidak terlalu dibutuhkan. Saya dengar informasinya dananya aja Rp 400 triliun, kan lebih baik untuk kesejahteraan," tutur Said. "Lakukan intervensi pasar buat turunkan harga dasar listrik. Itu Rp 400 triliun kan 25 persen dari APBN itu, sia-sia. Kesejahteraan lebih penting."
Sebelumnya, kritik mengenai pemindahan Ibu Kota juga sempat datang dari pakar politik dan filsafat kondang, Rocky Gerung. Rocky mempertanyakan dasar pemindahan Ibu Kota tersebut.
"Mau dipindahkan kemana Ibu Kotanya? Malahan lebih lucu kalau permasalahan dasarnya hanya banjir," tutur Rocky saat menjadi pembicara di Seminar Kepemimpinan di Gedung Duafa Center, Ternate, Maluku Utara, pada Rabu (1/5). "Nah, kalau Ibu Kota itu dipindahkan lantas apakah Jakarta tidak banjir lagi?"
Di sisi lain, Jokowi berharap rencananya untuk memindahkan Ibu Kota dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diperkirakan terlaksana pada 2030 mendatang, dengan catatan implementasinya dimulai sejak 2020.
(wk/Bert)