WowKeren - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq, menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mendesak KPU supaya menghentikan real count. KPU pun memberikan tanggapan.

Dengan tegas, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan lembaganya hanya tunduk pada Undang-Undang. Sehingga ia tidak akan menuruti baik kubu 01 maupun kubu 02.

"KPU tidak akan tunduk pada pihak mana pun, itu prinsip. Dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk dan kami akan membuktikan itu," tegas Wahyu di kantornya di Jakarta Pusat pada Kamis (2/5). "Kami juga tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapa pun. KPU hanya bertunduk kepada UU."

Diketahui, proses penghitungan suara hingga saat ini masih terus berjalan hingga pengumuman resmi pada 22 Mei 2019 mendatang. Sehingga Wahyu berharap semua pihak dapat memberikan KPU kesempatan untuk bekerja. "Jangan menekan KPU karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapa pun," jelas Wahyu.

Sebelumnya, saran Habib Rizieq tersebut disampaikan oleh Ketua Penanggung Jawab Ijtima Ulama ketiga, Yusuf Martak. Saran tersebut diberikan karena real count KPU dinilai Habib Rizieq membentuk opini masyarakat terkait kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Prabowo pun merespon hasil Ijtima Ulama ketiga tersebut dengan pujian singkat sesaat sebelum meninggalkan lokasi acara. "Alhamdulillah saya kira cukup komprehensif dan tegas, terima kasih," kata Prabowo, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Di sisi lain, Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi juga telah memberikan komentarnya terkait saran Habib Rizieq. Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik, Prabowo tidak harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Habib Rizieq.

"Ini adalah pendapat. Dan setiap warga negara tanpa kecuali berhak atas kebebasan berpendapat," cuit Rachland menanggapi berita saran Habib Rizieq pada Kamis (2/5). "Pak Prabowo tak perlu menganggap ini 'titah' yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi. Demokrat mengingatkan."