Menkominfo Rudiantara menjelaskan bahwa metode e-voting bisa diterapkan di Pemilu selanjutnya namun ada beberapa hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu agar berjalan lancar.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 09 Mei 2019 - 09:01 WIB
WowKeren - Menggelar Pemilu serentak memang bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa serta kondisi geografis yang beragam, membuat proses pelaksanaan Pemilu tak lepas dari sejumlah persoalan.
Pemilu serentak 2019 bahkan harus dibayar mahal dengan 500 lebih nyawa petugas yang melayang. Dari evaluasi yang dilakukan, pemerintah akhirnya berencana untuk menerapkan e-voting pada Pemilu selanjutnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara optimis bahwa Indonesia bisa menerapkan metode tersebut di Pemilu 2024. Meski demikian, satu hal yang harus dipastikan yakni akses di ponsel. Selain itu, keputusan tersebut juga tergantung dari KPU sebagai pihak penyelenggara.
"Kenapa demikian? Karena kalau kita mau e-voting kita harus memastikan bahwa aksesnya sudah bisa di ponsel," tutur Rudi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (9/5). "Mungkin 2024 ada beberapa misalkan kalau mau ya, tetapi sekali lagi itu tergantung KPU. Misalkan Pilkada dulu. Tetapi kalau tahun 2029 ya itu kan coverage kita udah kemana-mana."
Untuk bisa menerapkan metode ini, akses jaringan internet harus dipastikan telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, sistem ini bisa dilakukan melalui registrasi prabayar, namun saat ini pemerintah masih terus berupaya menyempurnakan registrasi prabayar.
"Sekarang registrasi prabayar sedang kita benahi terus karena belum selesai semuanya kan," ujar Rudi. "Nomor ponsel, itu bisa dipakai untuk otentifikasi. Tetapi kan registrasi prabayar itu kan belum sempurna jadi masih ada kan yang suka beli tapi gak ditanya NIK."
Namun, e-voting ini dikatakan Rudi masih belum bisa dilakukan secara serentak tapi bertahap. Misalnya diterapkan di Pilkada terlebih dahulu. Selain itu, SDM pendukung juga harus dipastikan agar bisa berjalan lancar.
"Tetapi tidak bisa dilakukan langsung. Kita harus mulai dulu dengan Pilkada. Pilkada serentak di daerah-daerah tertentu yang secara sistem sudah siap," jelas Rudi. "Dan tentunya SDM-nya ya. Khususnya yang sudah memahami penggunaan ponsel. Jadi intinya harus bertahap. BPPT pun sudah fokus mengembangkan sistem e-voting ini."
(wk/zodi)
