Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyayangkan ajakan boikot pajak sebab menurutnya tak sepantasnya pernyataan semacam itu datang dari seorang elite politik.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 16 Mei 2019 - 15:59 WIB
WowKeren - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengajak para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak membayar pajak berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak ikut menanggapi pernyataan Poyuono tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah paham mengenai kewajiban untuk membayar pajak. Sehingga, mereka tidak akan mengikuti ajakan Poyuono tersebut.
"Masyarakat kan pasti paham," kata Hestu dilansir dari DetikFinance pada Kamis (16/5). "Mereka enggak akan mengikuti ajakan itu."
Masyarakat sudah memahami betul pentingnya pajak bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Sebab, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Jika tidak ada pajak maka hal itu juga akan menghambat pembangunan.
"Masyarakat itu memahami kewajiban perpajakan," jelas Hestu. "Termasuk juga dari pajak itu kan untuk membangun negara ini. Kalau nggak ada pajak kan nggak jalan negara ini."
Hestu kemudian menyinggung salah satu ciri negara maju. Untuk bergerak maju, suatu negara harus memiliki rakyat yang patuh dalam membayar pajak. Sebab dari pajak inilah negara dapat mengangkat taraf hidup rakyatnya, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu.
Dengan pajak, pemerintah bisa memberikan fasilitas berupa layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan. "Semua kan dari pajak dan masyarakat juga paham lah masalah itu," lanjut Hestu.
Hestu menyayangkan ajakan boikot pajak sebab tak sepatutnya ajakan yang merugikan ini datang dari seorang elite politik. Meski demikian, ajakan boikot pajak ini tak akan berdampak pada pemerintah.
"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019," kata Poyuono pada Rabu (15/5). "Di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate."
Pernyataan Poyuono tak hanya mendapat protes dari kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin, namun juga Badan Pemenangan Nasional (BPN). Juru Debat BPN Saleh Partaonan Daulay meminta agar Poyuono lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Sebab, pernyataan seperti itu dinilai bisa menurunkan simpati masyarakat yang mana hal ini justru merugikan Prabowo-Sandiaga.
(wk/zodi)
