WowKeren - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yang belum lama diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan banyak ditentang oleh para wali murid. Pasalnya, mereka khawatir jika anak mereka tidak mampu berkompetisi di sekolah tempatnya belajar.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengungkapkan alasannya menerapkan sistem zonasi adalah untuk menghapus label sekolah favorit. Ia ingin agar semua sekolah harus bisa menjadi sekolah favorit dengan memenuhi standar minimum yang telah ditentukan.

"Iya (PPDB menghapus label sekolah favorit), yang favorit itu harus anak," kata Muhadjir di kantor PP Muhammadiyah Yogya, Kamis (30/5). "Jadi setiap sekolah, semua sekolah nanti harus bagus, harus favorit, standar pelayanan minimum harus terpenuhi."

Terkait kekhawatiran para wali murid soal kompetisi anak mereka, Muhadjir memastikan bahwa kompetisi masih akan tetap ada. Bedanya, bukan sekolah yang menjadi tolok ukur namun siswa itu sendiri.

"Kompetisi itu masih tetap hidup. Tapi nanti tidak sekolah yang menjadi ukuran, bukan sekolah favorit, tapi di setiap sekolah harus ada anak favorit yang memang mampu berkompetisi," tegas Muhadjir. "Jadi kompetisi dimungkinkan, tapi tidak sekolahnya, tapi individu masing-masing anak."

Dengan adanya sistem zonasi ini, Muhadjir menilai setiap murid justru lebih bisa mengembangkan diri. Siswa yang cerdas bisa mengajarkan kepada teman lainnya sehingga hal ini disebutnya sebagai bagian dari proses.

"Jadi percayalah kalau anak itu memang cerdas, di sekolah manapun dia akan tetap cerdas, dia tetap akan pintar," jelas Muhadjir. "Justru dia bisa berkembang, mempengaruhi teman-teman sekitarnya yang tidak cerdas. Jadi itu bagian dari proses."

Label sekolah favorit menurutnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Sebab, akan terbentuk kastanisasi antara murid sekolah favorit dan yang bukan favorit. Oleh sebab itu, ia berusaha menghapus paradigma seperti itu dengan menerapkan sistem zonasi.

"Kalau sudah terjadi kastanisasi, ada sekolah favorit, ada sekolah buangan, dan ini lah tugas negara untuk menghilangkan," lanjut Muhadjir. "Karena itu bertentangan dengan rasa keadilan. Jadi kalau ada yang komplain itu pasti, padahal ini juga sudah kita antisipasi."