Ia menyoroti kubu Prabowo-Sandiaga yang menuliskan narasi kecurangan Pemilu 2019 berulang-ulang namun tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
- Wahyu
- Selasa, 18 Juni 2019 - 15:20 WIB
WowKeren - Sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tengah digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Selasa (18/6). Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak Terkait berkesempatan untuk membacakan eksepsi atas gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga sebagai Pemohon.
Dalam penyampaian eksepsi itulah Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra sempat menyindir kubu Prabowo-Sandiaga. Yusril menyebut tim kuasa hukum yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW) itu lebih membangun opini ketimbang menghadirkan fakta hukum.
"Tantangan terbesar yang dihadapi (dalam) proses Pemilu 2019 adalah fenomena politik pasca-kebenaran atau post-truth politics yang menguat beberapa tahun terakhir ini," kata Yusril di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6).
"Ciri-ciri post-truth adalah penggunaan strategi untuk membangun narasi politik tertentu untuk meraih emosi publik dengan memanfaatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta," imbuhnya. "Yang membuat preferensi politik publik lebih didominasi oleh faktor emosional dibandingkan dengan faktor rasional."
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun mengingatkan pentingnya upaya memilah dan mengkritisi narasi-narasi kecurangan yang dijadikan dalil-dalil permohonan Pemohon. Pasalnya narasi tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum atau tidak adanya angka yang valid. Yusril pun turut menyoroti upaya kubu Prabowo-Sandiaga untuk mendelegitimasi kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan.
Ia juga menilai seharusnya para elite politik memiliki tanggung jawab untuk membuat pelaksanaan Pemilu menjadi damai dan sejuk. Bukan malah menebarkan kebohongan dan kebencian seperti yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Yusril pun berpesan agar elite politik mulai membangun gaya berpolitik yang santun dan sehat.
"Para elite politik memiliki tanggung jawab agar praktik politik di Indonesia tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral," katanya, dilansir oleh DetikNews. "Penyebaran berita bohong, hoaks, fitnah, penggunaan sentimen suku, agama, dan ras yang sempat mewarnai proses Pemilu 2019 ini."
"(Kondisi ini) tidak boleh terus-menerus berlanjut," lanjutnya sebelum membacakan poin eksepsi berikutnya. "Dan harus dijadikan pelajaran berharga untuk membangun kehidupan politik yang sehat dan berkeadaban (beradab) di masa-masa yang akan datang."
(wk/wahy)
