Kritikan ini disampaikan massa yang tergabung dalam kelompok 'Gerakan Cabut Mandat Anies'. Mereka menilai Anies melakukan politik pencitraan terkait dengan penerbitan IMB di Pulau Reklamasi.
- Wahyu
- Selasa, 25 Juni 2019 - 11:30 WIB
WowKeren - Polemik penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berlanjut. Termutakhir, sejumlah massa yang menamakan diri Gerakan Cabut Mandat Anies menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Massa tersebut memasang spanduk bertuliskan "Anies = Ahok". Dituturkan oleh salah seorang peserta aksi, mereka menilai Anies mengambil sikap yang sama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok terkait reklamasi. Mereka pun menganggap Anies melakukan politik pencitraan.
Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra pun angkat bicara. Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu membela Anies yang disamakan dengan BTP. Gerindra menilai Anies jauh berbeda dengan Ahok.
"Kita hormati pendapat itu ('Anies = Ahok'). Setiap pemimpin lahir dari masanya dan tantangan sendiri, karena itu tidak bisa dibandingkan," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif, Selasa (25/6). "Jika pun dipaksa dibandingkan, Anies jauh berbeda dengan Ahok."
Terkait dengan tudingan politik pencitraan oleh massa yang berunjuk rasa itu, Syarif mengaku tak setuju. Ia menilai langkah Anies dalam menerbitkan IMB pulau reklamasi itu sudah tepat, supaya bangunan yang terlanjur siap di empat pulau reklamasi itu bisa memiliki payung hukum.
"Saya tidak paham kenapa disebut pencitraan," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu. "Padahal, jika mau disebut pencitraan, harusnya kan Anies membongkar semua bangunan yang melanggar dan tidak ber-IMB di lahan reklamasi itu."
"Kenapa Anies justru menerbitkan IMB itu? Ya karena Anies ingin kepastian hukum," kata Syarif melanjutkan. "Bagi Anies, reklamasi konsisten dihentikan dengan cara setop rencana 13 pulau reklamasi dan menatap kembali 4 lahan reklamasi itu yang sudah terbangun."
Kendati tak setuju dengan pendapat masyarakat soal politik pencitraan, Syarif menghargai pendapat itu supaya Anies bisa melakukan koreksi. Ia pun menyebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terbuka terhadap kritik.
"Saya mengatakan keliru pendapat itu," ungkap Syarif. "Tapi sebagai kritik saya hargai pendapat itu agar Anies bisa koreksi pada bagian-bagian tertentu kebijakannya agar lebih bermanfaat buat masyarakat."
"Pak Anies kan juga mengatakan terbuka terhadap kritik dan tidak membalas secara berlebihan terhadap pengkritiknya," imbuh Syarif. "Meskipun kadang konten kritiknya tidak cukup kuat argumennya."
(wk/wahy)
