WowKeren - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut buka suara menanggapi rencana Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai plastik pada pelaku usaha sebesar Rp 200 per lembar. Menurut YLKI, rencana ini tidak ada salahnya mengingat dampak plastik yang cukup serius terhadap lingkungan.

Ketua YLKI Tulus Abadi memahami alasan pemerintah dibalik rencana tersebut. Apalagi Indonesia adalah negara peringkat kedua setelah Cina dengan pencemaran sampah terbanyak. Diperkirakan Indonesia menyumbang 0,48-1,29 juta ton metrik sampah plastik per tahun ke lautan.

Meski demikian, Tulus berharap agar rencana pemerintah yang satu ini benar-benar berlandaskan pada alasan tersebut. Penerapan cukai plastik harus memang benar-benar untuk mengurangi konsumsi dan produksi sampah plastik ke depannya. Penerapan cukai plastik seharusnya tidak dipakai sebagai upaya untuk mencari pemasukan lain untuk kas negara atau pajak.

"Jangan jadikan cukai plastik untuk menambal ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam menggali pendapatan di sektor pajak. Tetapi cukai plastik adalah untuk instrumen pengendalian produksi dan konsumsi plastik, itu tujuan utama," tegas Tulus dilansir dari Republika, Sabtu (6/7). "Sedangkan pendapatan cukai hanyalah efek samping, sebagai bentuk 'pajak dosa' (disinsentif) pada produsen dan bahkan konsumen."

Ia berharap agar kebijakan ini tidak dijadikan sebagai solusi permanen untuk mengurangi penggunaan plastik. Ke depannya, para produsen plastik diharapkan bisa membuat produk plastik yang bisa dikurangi secara cepat olah lingkungan.

Lebih lanjut, Tulus meminta agar sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari cukai plastik dialokasikan untuk upaya promosi dan pencegahan. Misalnya seperti edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka paham bahwa konsumsi plastik harus segera ditekan seminimal mungkin.

Nantinya, diharapkan para produsen atau pelaku usaha bisa menunjukkan tanggung jawab mereka dengan menarik kembali sampah plastik dari produk yang dijualnya. "YLKI juga mendesak untuk kalangan pelaku usaha/produsen untuk bertanggung jawab pada sampah plastik dari produk yang dijualnya untuk ditarik dan dikelola kembali dan meminimalisir cemaran yang dihasilkan," pungkas Tulus.