Menkominfo Buka Peluang Bisnis Umrah Digital, Komisi VIII Analogikan Dengan Tsunami
Nasional

Rencana Kemenkominfo gandeng Traveloka dan Tokopedia untuk menyediakan layanan umrah digital menjadi kontroversi. Anggota DPR menilai wacana tersebut dapat merugikan masyarakat.

WowKeren - Diketahui Indonesia dan Arab Saudi baru saja meneken MoU kerjasama digital. Salah satu rencana yang digagas dalam kerjasama bilateral itu adalah pengadaan bisnis umrah digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengaku akan menggandeng dua start up unicorn dalam gagasan ini, yakni Traveloka dan Tokopedia. Namun rupanya wacana ini ditanggapi negatif oleh anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu.

Khatibul menyebut undang-undang tak memberikan ruang untuk perusahaan teknologi ikut bergabung dalam bisnis penyelenggaraan umrah di Indonesia. Bisnis umrah ini, ujar Khatibul, harus merujuk pada aturan di UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. "Di UU tidak ada nomenklatur yang memberi ruang kepada dua unicorn tersebut," katanya di Komples Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7).

Khatibul pun menolak wacana tersebut karena khawatir akan mengancam keberlangsungan bisnis travel umrah di masyarakat. Ia pun menganalogikan kondisi itu dengan tsunami dan ombak.

"Ibarat gelombang besar tsunami, Tokopedia dan Traveloka, maka gampang dihitung bahwa musibah itu akan menimbulkan kerugian masyarakat," ujar anggota DPR dari fraksi Demokrat itu. "Sementara biro umrah yang kecil-kecil itu bakal tergulung dan terguling dihempas ombak besar."


Kalaupun memang pemerintah ingin ada inovasi dalam bisnis umrah, seharusnya sudah dibahas sejak pembuatan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karenanya ia menyesalkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini.

"Bukan seperti saat ini, menikung di tikungan," katanya, dilansir oleh CNN Indonesia. "Tiba-tiba buat kerja sama dengan menabrak aturan main yang telah disepakati DPR dan pemerintah."

Ia pun mengaku menerima banyak aspirasi dari pengelola biro umrah yang merasa khawatir dengan wacana Menkominfo itu. Karena itu ia berharap pemerintah mengurungkan rencana tersebut. Ia juga mengimbau pemerintah terlebih dahulu menyiapkan regulasi yang sah untuk bisnis umrah digital itu dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Opsinya, pemerintah mengurungkan rencana tersebut sembari duduk bersama dengan seluruh stakeholder," jelasnya. "Cari jalan keluar dan siapkan regulasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil."

Sebelumnya anggota Komisi I Arwani Thomafi juga ikut mengkritik rencana Kemenkominfo itu. Ia mengatakan wacana tersebut menimbulkan keresahan terutama di kalangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait