Saat ini posisi Ketua MPR diemban oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sementara itu sudah 4 partai yang ikut memperebutkan posisi 'penerus' Zulhas, yakni PKB, Gerindra, Demokrat, dan PDIP.
- Elvariza Opita
- Kamis, 25 Juli 2019 - 13:11 WIB
WowKeren - Isu koalisi dan oposisi pemerintahan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin belum berakhir, namun kali ini dunia politik Indonesia kembali diramaikan dengan perebutan kursi Ketua MPR RI. Tercatat sudah empat partai politik yang siap mengirimkan perwakilannya untuk "bertarung" dapatkan kursi RI 5. Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.
Tentu banyak pihak bertanya-tanya, apa penyebab jabatan yang sekarang diemban Zulkifli Hasan itu begitu digandrungi banyak partai. Partai Amanat Nasional (PAN) pun buka suara soal itu. PAN menyebut posisi Ketua MPR merupakan jabatan yang sangat strategis.
"Kursi pimpinan MPR itu sangat strategis. Pimpinan MPR adalah lambang persatuan sekaligus simpul utama pengawal Pancasila dan UUD 1945," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Saleh Partaonan Daulay, Kamis (25/7). "Wajar jika banyak partai politik yang menginginkan posisi itu."
Sekretaris Fraksi PAN MPR ini berharap agar paket pimpinan MPR nantinya dapat mewakili semua komponen yang ada di DPR dan DPD agar kepentingan politik bisa dikomunikasikan dengan mudah. Selain itu, menurutnya, MPR memiliki fungsi yang berbeda dari DPR yang lebih bertanggung jawab dalam aspek legislasi dan budgeting.
"MPR tugasnya lebih pada menjalin keharmonisan dan kebersamana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya, dilansir oleh Detik News. "Kalau bahasa saya, DPR dan DPD lebih berfungsi pada tataran teknis operasional. Sementara MPR berfungsi pada tataran kebijaksanaan, kearifan, dan filosofis."
Seperti diketahui, posisi Ketua MPR saat ini dipegang oleh Ketua Umum PAN. Ketika ditanya soal adakah rencana PAN untuk mempertahankan kursinya, Saleh tak menjawab gamblang. Namun ia menegaskan PAN punya tanggung jawab untuk mencari pimpinan MPR yang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
"Untuk itu, PAN tentu akan berkomunikasi lintas partai dan juga dengan kelompok-kelompok DPD," katanya. "PAN berharap agar pimpinan MPR dipilih berdasarkan kesepakatan dan musyawarah mufakat."
"Itu bisa dilakukan jika sedapat mungkin seluruh elemen terwakili dalam struktur pimpinan yang akan ditetapkan nantinya," imbuhnya. "Ini sekaligus dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk rekonsiliasi kebangsaan di lembaga MPR."
(wk/elva)
