Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa prestasi DPR RI masih buruk. Pasalnya, jumlah UU yang telah diselesaikan masih di bawah 10.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 27 Juli 2019 - 14:54 WIB
WowKeren - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi sorotan publik. Pasalnya, dari 55 Rancangan Undang-Undang (RUU) pada 2019, baru 3 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Ketiga UU tersebut adalah UU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Lalu UU Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, serta UU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Padahal, masa jabatan DPR RI tinggal 2 bulan lagi. Oleh sebab itu, 52 RUU Prolegnas sisanya dinilai sangat tidak mungkin dapat dirampungkan.
Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa prestasi DPR RI ini masih buruk. Pasalnya, jumlah UU yang telah diselesaikan masih di bawah 10. Ia juga mengaku sudah tak heran lagi.
"Masih buruk ya, karena ini tinggal satu masa sidang lagi. Ini belum menunjukan perubahan dari tahun ke tahun. Masih di bawah 10 UU," tutur Lucius dilansir Jawa Pos pada Sabtu (27/7). "Karena prestasi tertinggi mereka mengesahkan 10 UUâ di tahun 2016."
Selain itu, Lucius juga menilai bahwa minimnya UU yang disahkan juga menunjukkan bahwa para anggota dewan tidak memiliki komitmen yang tinggi. Lucius menyebut mereka hanya bekerja dan bolos serta mementingkan statusnya sebagai anggota dewan. Padahal, kerja legislasi ini tentunya sangat penting.
"Komitmen yang paling rendah," ujar Lucius. "Karena komitmen hampir tidak ada, baik dari anggota DPR maupun partai-partai politik untuk mengaggap serius legislasi ini."
Di akhir periode ini, DPR juga dinilai tidak menunjukkan perbaikan. Lucius mengamati para anggota dewan semakin bertambah malas di sisa masa jabatan mereka, bukannya makin rajin.
"Karena kalau sudah beberapa Paripurna itu selalu sepi, ini di 2019 ini juga mengukur tingkat kemalasan mereka," jelas Lucius. "Jadi sudah tidak fokus lagi."
Sementara itu, Lucius juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak mengawasi kinerja anggota dewan di 2019 ini. Pasalnya, tahun ini bersamaan dengan agenda Pilpres 2019.
"Masyarakat lupa melakukan kontrol," terang Lucius. "Jadi DPR menikmati masyarakat yang tidak ada yang tertuju kepadanya itu. Sehingga tidak ada yang mengontrolnya."
(wk/Bert)
