Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pertemuan antara Prabowo dengan tokoh politik seperti Megawati dan Joko Widodo tidak penting jika tidak menghasilkan kejelasan politik.
- Zodiak Yanuarita
- Minggu, 28 Juli 2019 - 03:01 WIB
WowKeren - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menanggapi pertemuan antara Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh politik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai bahwa manuver Prabowo tidak diikuti dengan kejelasan politik.
Seperti diketahui, Prabowo dalam beberapa waktu terakhir ini telah menggelar pertemuan dengan tokoh penting, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus itu sempat menggelar pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo.
Menurut Mardani, menggelar pertemuan antar tokoh adalah hal yang biasa. Namun, perlu dicatat jika pertemuan tersebut tak menghasilkan kejelasan politik yang pasti maka hanya akan membuang-buang waktu saja. Ia menegaskan bahwa PKS akan terus berada di luar pemerintahan.
"Di demokrasi biasa saja yang begini, monggo jalan," tutur Mardani di Jakarta Pusat, Sabtu (27/7). "Pertemuan itu menjadi kurang penting, pertemuan tanpa ada kejelasan sikap, buat saya itu pembohongan publik. Yang penting kami oposisi."
Mardani yakin bahwa masyarakat sudah cukup cerdas untuk menilai pertemuan antar tokoh bangsa. Apalagi jika kedua pihak sempat mempunyai pandangan politik yang berbeda sebelumnya. Ia kemudian menyinggung "politik nasi goreng" terkait pertemuan Prabowo dan Megawati. Seperti diketahui, saat berkunjung ke kediaman Megawati, Prabowo disuguhi nasi goreng asli buatan Ketua Umum PDIP tersebut hingga membuatnya menambah porsi makan.
"Kalau sekarang ada pertemuan mau nasi goreng, sop buntut atau apa, janganlah publik digede-gedein," tegas Mardani. "Publik itu sudah cerdas kok, enggak perlu lagi berbagai macam metafora."
Lebih jauh, pertemuan-pertemuan antar politik tak serta merta mengindikasikan selesainya rekonsiliasi. Rekonsiliasi, dikatakannya, harus bisa memberikan edukasi pada masyarakat mengenai demokrasi dan politik.
"Rekonsiliasi tidak selesai dengan pertemuan-pertemuan," lanjut Mardani. "Rekonsiliasi selesai dengan edukasi publik, dan edukasi publik selesai ketika ada yang berani menyatakan 'kami oposisi'."
Menurutnya, sikap politik yang kritis cukup ditunjukkan dengan mengakui keunggulan lawan dengan terus konsisten menjadi oposisi di luar pemerintahan. "Cukup menyatakan Pak Jokowi monggo sebagai pemenang, dan kami akan menjadi oposisi yang kritis konstruktif, itu sehat," lanjut dia.
(wk/zodi)