Founder Urban+ Sofyan Sibarani menilai rencana Ibu Kota baru yang tengah digodok Kementerian PPN terlalu muluk bila dibandingkan dengan dana yang diperkirakan.
- Elvariza Opita
- Jumat, 02 Agustus 2019 - 12:53 WIB
WowKeren - Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa terus menjadi sorotan. Tak sedikit yang memberi tanggapan negatif soal megaproyek ini, apalagi bila berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan.
Diketahui rencana ini diperkirakan menelan Rp 466 triliun. Menanggapinya, Founder Urban+, Sofyan Sibarani, menilai ratusan triliun itu pun tak akan cukup untuk merealisasi rencana Jokowi dkk. "Jujur, uang Rp 466 triliun itu tidak akan cukup untuk membangun kota secantik itu," ujarnya pada acara "Citiestalk" yang diadakan oleh Citieslab dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.
Pernyataannya ini merujuk pada rencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas yang menyebut Ibu Kota baru akan terdiri dari beberapa kawasan. Pertama, kawasan inti berupa kantor pusat pemerintahan yang luasnya mencapai dua ribu hektare.
Lalu ada kota pengembangan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Kawasan ini nantinya berisi rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI dan Polri. Kemudian ada pula fasilitas pendidikan, museum, sport center, mall, hingga convention center.
"Kawasan IKN (Ibu Kota Negara) itu 40 ribu hektare, kebayang nggak sih besarnya kaya apa?" ujarnya, dikutip dari Detik Finance, Jumat (2/8). "Kawasan BSD (Tangerang) yang segitu besarnya itu enam ribu hektare."
Lebih lanjut, nantinya Ibu Kota baru juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti taman nasional, kawasan konservasi orang utan, klaster pemukiman, bandara, dan pelabuhan. Total luasan Ibu Kota pun mencapai 200 ribu hektare. Jika melihat rencana tersebut, tutur Sofyan, maka luas Ibu Kota baru setara dengan empat kali lipat luas DKI Jakarta.
"200 ribu hektare itu Jakarta kali empat. Luas Jakarta 50 ribu hektare," jelasnya. "Pembangunan itu harus tercapai dengan uang yang terjangkau dan cita-citanya menjadi benchmark terbaik di dunia."
Sehingga, menurutnya, impian pemerintah itu cukup tinggi untuk ukuran dana yang dipersiapkan. Oleh karena itu, Sofyan pun menyarankan pemerintah agar menghitung kembali estimasi biaya yang dibutuhkan serta memaksimalkan peran BUMN dan swasta.
(wk/elva)
