Meski sudah dipastikan bahwa ibu kota akan dipindah ke Kalimantan, namun Presiden Joko Widodo rencananya baru akan mengumumkan ke publik lokasi pastinya pertengahan Agustus.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 02 Agustus 2019 - 14:46 WIB
WowKeren - Publik dibuat semakin penasaran dengan lokasi ibu kota yang baru. Meskipun pemerintah sudah memastikan bahwa ibu kota akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan, namun belum diketahui secara pasti kota mana yang akan dituju.
Terkait hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan petunjuk. Basuki mengatakan bahwa lokasi ibu kota yang baru akan berada di dekat kawasan pertambangan. Oleh sebab itu, hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah mengenai kualitas air di sana.
"Yang perlu diperhatikan adalah rencana kualitas airnya, karena di sana banyak tambang-tambang," kata Basuki dilansir dari Antara, Jumat (2/8). Untuk itu, saat ini pemerintah sedang melakukan peninjauan terhadap sumber air di sana. Hal itu untuk mengantisipasi ketersediaan air bagi masyarakat di sana. "Lokasinya kira-kira, oh nanti kok saya malah ngomong. Nanti diumumkan presiden ya," lanjut Basuki.
Basuki menjelaskan bahwa pemerintah masih terus melakukan kajian terhadap dua tempat yang akan menjadi calon ibu kota baru, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ia berharap lokasi ibu kota baru nantinya bisa jadi representasi bangsa Indonesia yang unggul. "Ibu kota perlu diwujudkan sebagai katalis peradaban manusia Indonesia sehingga dapat menjadi representasi kemajuan bangsa yang unggul," jelas Basuki.
Rencana pemindahan ibu kota menuai beragam kontroversi. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan anggaran untuk merealisasikan rencana tersebut. Sebab, diperlukan dana yang tak sedikit untuk memindahkan ibu kota. Sebab memindahkan ibu kota itu artinya juga harus menyiapkan segala macam infrastruktur yang diperlakukan sebagai penunjang.
Rencananya, ibu kota baru tersebut akan dilengkapi dengan taman nasional, kawasan konservasi orang utan, klaster pemukiman, bandara, dan pelabuhan. Tak heran jika rencana ini diperkirakan akan menelan biaya lebih dari Rp 400 triliun.
Tak hanya dari segi anggaran, kritik juga datang terhadap sikap pemerintah. Pemerintah dianggap otoriter dengan tidak melibatkan masyarakat dalam memutuskan ibu kota yang baru.
(wk/zodi)