Menurut Refly Harun, MPR merupakan lembaga permusyawaratan yang perlu dijaga netralitasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan komposisi pimpinan yang seimbang antara pendukung dan oposisi pemerintah.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 03 Agustus 2019 - 16:38 WIB
WowKeren - Perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 masih jadi fokus utama di dunia politik Indonesia. Tercatat ada lima partai politik, baik dari Koalisi Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin maupun oposisi, yang siap memperebutkan kursi RI 5. Kelimanya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, dan Golkar.
Menanggapi perebutan yang semakin panas itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menyampaikan pendapatnya. Menurutnya pimpinan MPR tak harus diisi oleh koalisi pemerintahan, tetapi juga dari oposisi. Sebab, menurutnya, MPR sebagai lembaga legislatif seharusnya menjadi cerminan bagi seluruh komponen kelompok politik.
Refly menyebut MPR merupakan lembaga yang harus selalu berada pada posisi netral. Oleh karena itu perlu ada penggabungan antara partai pendukung dan oposisi. Sejauh ini baru Gerindra dan Demokrat sebagai perwakilan oposisi yang tertarik untuk menjadi Ketua MPR.
"Oposisi perlu masuk," kata Refly di kawasan Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8). "Jadi MPR harus mencerminkan semua kelompok dalam politik."
"Dia harus mencerminkan kelembagaan MPR," imbuhnya, seperti dilansir dari Suara. "Kelembagaan MPR adalah kelembagaan permusyawaratan, karena itu ya harus mencerminkan semua kelompok, semua golongan."
Ia pun merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Diketahui saat ini regulasi tersebut tengah direvisi agar kembali pada UU MD3 Tahun 2014 yang menyatakan Ketua MPR hanya didampingi oleh empat wakil ketua.
Oleh karena itu, komposisi paling seimbang untuk mewujudkan hal ini adalah dua perwakilan dari koalisi, sedangkan dua lainnya dari oposisi. Sedangkan satu posisi lagi ditempati perwakilan DPD. Menurutnya komposisi itulah yang terbaik bagi kelangsungan MPR.
"Katakanlah kelompok DPD satu, koalisi pendukung pemerintah dua, oposisi misalnya dua juga. Itu justru lebih baik bagi kita," pungkasnya. "Karena MPR itu kelompok permusyawaratan, bukan day to day politic."
(wk/elva)
