Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi hasil keputusan Ijtima Ulama IV dimana salah satu poinnya adalah mendorong terbentuknya NKRI yang bersyariah.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 07 Agustus 2019 - 12:58 WIB
WowKeren - Pemerintah lewat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan Ijtima Ulama. Pernyataan Moeldoko tersebut menanggapi hasil Ijtima Ulama IV dimana salah satu poinnya adalah meminta masyarakat untuk mewujudkan NKRI yang bersyariah.
Terkait hal ini, Steering Committee Ijtima Ulama IV, Ustaz Bernard Abdul Jabbar mengaku tidak masalah. Sebab menurutnya setiap warga negara berhak menggelar musyawarah dan menyampaikan pendapat mereka.
"Biarin aja orang nggak ada urusan sama Pak Moeldoko. Mau ngomong apa ya terserah," kata Bernard, Selasa (6/8). "Emang kita pikiran, biarin aja. Itu kan hak kita warga negara, musyawarah itu dilindungi undang-undang."
Lebih jauh, Bernard menyarankan agar Moeldoko lebih fokus untuk mengurusi negara. Terkait penyelenggaraan ijtima, hal itu ditegaskannya sama sekali tidak melanggar perundang-undangan.
"Urusin saja masing-masing punya kerjaan. Itu hak warga negara, konstitusional, dilindungi undang-undang untuk berijtima, bermusyawarah, artinya tidak dilarang oleh undang-undang itu haknya," tegas Bernard. "Kenapa harus kemudian nyinyir terhadap apa yang dilakukan para ulama ketika berijtima."
Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah menolak berdirinya NKRI yang bersyariah. Padahal di lain sisi, selama ini sudah ada bank syariah maupun hotel syariah yang sudah diperbolehkan berdiri di Indonesia. Lebih jauh, ia menyebut bahwa syariah sama sekali tidak melanggar konstitusi.
"Kenapa kalau kita ingin menegakkan syariat Islam? Tidak boleh? Kenapa? Kita sebagai seorang muslim harusnya patuh dan tunduk pada syariah," jelas Bernard. "Syariah itu tidak melanggar konstitusi. Kan disebutkan dalam Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah, keadilan itu semua kan ada dalam syariat."
Sebelumnya, Moeldoko menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan syariah. "Begini, negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini negara sudah jelas ideologinya, ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya harus dilawan," kata Moeldoko di Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
(wk/zodi)
