Presiden Joko Widodo merampungkan kunjungan resminya ke Malaysia pada Jumat (9/8). Dari kunjungannya tersebut Jokowi telah mengantongi hasil di mana Indonesia dan Malaysia akan menjalin kerja sama melawan diskriminasi sawit Uni Eropa.
- Wahyu
- Sabtu, 10 Agustus 2019 - 10:33 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah mengakhiri kunjungan resminya ke Malaysia pada Jumat (9/8). Pada kunjungan tersebut Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tersebut menghasilkan kesepakatan 2 negara untuk melawan diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Eropa.
Retno menyebutkan jika kedua pemimpin negara tersebut membahas beberapa hal selama rangkaian kunjungan, salah satunya adalah diskriminasi kelapa sawit. Baik Indonesia atau pun Malaysia, keduanya sama-sama memiliki komitmen dalam pengolahan dan pengelolaan sawit secara berkelanjutan. "Kedua pemimpin memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit," kata Retno.
Indonesia telah telah memiliki sertifikasi sawit dan data ilmiah yang bisa digunakan sebagai perbandingan. Namun Retno juga menyebutkan jika Indonesia harus menjalin kerja sama dengan Malaysia untuk melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Eropa.
Sebelumnya, komisi Uni Eropa telah menyerahkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive (RED) II kepada Parlemen Uni Eropa.
Dalam aturan tersebut menyebutkan jika Komisi Uni Eropa menilai kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan. Maka dari itu penggunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapuskan.
Uni Eropa juga berencana untuk mengenakan bea masuk imbalan sementara pada produk biodiesel Indonesia pada 2020 mendatang. Uni Eropa menganggap pemerintah telah memberikan fasilitas subsidi pada produk turunan minyak kelapa sawit itu. Rencananya besaran bea yang masuk akan berkisar 8 persen hingga 18 persen.
Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan jika pemerintah akan melakukan retaliasi atau tindakan balasan perdagangan kepada Uni Eropa jika bersikukuh mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia.
JK menyebut jika langkah Uni Eropa yang mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia tersebut merupakan permasalahan serius. Hal ini dikarenakan bisnis sawit di Indonesia memiliki nilai ekspor yang cukup besar. Terlebih ada 15 juta orang yang bekerja baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas ekspor sawit tersebut.
(wk/wahy)
