Pengamat Kritik Usulan Menhub Soal Taksi Online Kebal Sistem Ganjil-Genap
Nasional

Total ada 10 jenis kendaraan yang kebal terhadap sistem ganjil-genap ini, salah satunya taksi konvensional. Menhub pun meminta agar taksi online mendapat keuntungan yang sama.

WowKeren - Diketahui peraturan baru terkait sistem ganjil-genap baru tengah diterapkan di Ibu Kota. Berdasarkan regulasi teranyar, ada 16 rute tambahan yang terdampak sistem ganjil-genap serta durasi penerapan yang berlangsung lebih lama.

Beberapa kendaraan pun mendapatkan keuntungan karena kebal terhadap sistem ini, termasuk di antaranya adalah kendaraan umum berpelat kuning. Tentu saja sejumlah tipe kendaraan umum masuk dalam kategori ini, salah satunya taksi konvensional.


Menanggapi kebijakan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun angkat bicara. Ia lantas meminta agar taksi online juga kebal sistem ganjil-genap. Budi Karya pun menyinggung soal kesetaraan dalam permintaannya ini.

Usulan Budi Karya ini langsung ditanggapi negatif oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Menurutnya, usulan tersebut aneh dan berpotensi disalahgunakan oleh para pemilik mobil pribadi yang enggan terkena regulasi ganjil-genap.

"Bisa jadi semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma daerah buat program kebijakan transportasi," kata Djoko, Senin (12/8). "Semestinya Kemenhub sekarang lebih bijak untuk memikirkan keberadaan transportasi umum se-Indonesia yang sudah kolaps."

Lebih lanjut, Djoko pun menyoroti soal program pembenahan transportasi umum yang humanis di 33 kota se-Indonesia. Menurutnya, program tersebut sudah gagal dilaksanakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke belakang.

"Amanah strategis 2015-2019, program tidak dijalankan untuk menciptakan transportasi umum humanis 33 kota se-Indonesia," katanya, dilansir dari laman Suara. "Apakah akan terulang kembali di periode berikutnya?"

Bahkan, tutur Djoko, keberadaan taksi online sudah seharusnya dihapuskan. Pasalnya masih banyak kekurangan yang berujung pada munculnya korban akibat ketidakjelasan sistem transportasi online di Indonesia.

"Kalau Kemenhub cermat banyak yang jadi korban karena ketidakjelasan program ini," ujarnya. "Hingga saat ini pun, Kemenhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online. Lantas bagaimana melakukan pembinaannya."

"Pihak aplikator tetap jaya, tapi driver hanya sebagai sapi perahan dan tumbal bagi langgengnya industri fintech mereka," pungkasnya. "Hal seperti ini tidak atau kurang disadari Kemenhub. Rakyat seolah dibuat senang secara semu."

You can share this post!

Related Posts
Loading...