Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNG) meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberi kebebasan kendaraan berbahan bakar gas dari aturan ganjil genap. Menurutnya kendaraan gas sudah terbukti ramah lingkungan.
- Wahyu
- Selasa, 13 Agustus 2019 - 10:41 WIB
WowKeren - Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNG) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan perlakuan yang sama terkait kendaraan berbasis gas (CNG) dalam kebijakan kendaraan ganjil genap yang dilaksanakan di Ibu Kota.
Ketua APCNG Robbi Sukardi menyebutkan jika kendaraan berbasis gas bumi seharusnya mendapatkan kebebasan dalam aturan ganjil genap seperti kendaraan berbasis listrik. "Jika kendaraan berbasis listrik diberikan kebebasan dalam aturan mobil ganjil genap, seharusnya kendaraan yang menggunakan gas bumi juga mendapatkan hak yang sama. Kendaraan berbasis gas juga terbukti ramah lingkungan, efisien dan bahkan bukan energi impor, sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi subsidi impor BBM," jelas Robbi.
Sesuai dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Pemprov DKI Jakarta membebaskan kendaraan listrik melewati jalur ganjil genap. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI beralasan jika kendaraan bertenaga listrik tidak ikut menyumbangkan emisi atau yang biasa disebut polusi udara.
"Kalau Anda menggunakan mobil listrik, motor listrik, anda tidak terkena kebijakan ganjil genap. Kendaraan listrik tidak ikut menyumbang emisi atau polusi udara," ujar Anies saat ditemui di Balaikota Jakarta beberapa waktu lalu.
Robbi menyebutkan jika saat ini di Jakarta dan sekitarnya telah ada SPBG sebanyak 23 stasiun dan terdapat lebih dari 11.000 kendaraan yang menggunakan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. "Banyak angkutan umum di Jakarta yang sudah menggunakan gas bumi seperti Transjakarta, Taksi dan bajaj. Seharusnya pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk mendukung perluasan pemanfaatan gas bagi sektor transportasi," jelasnya.
Bila dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), harga gas bumi untuk kendaraan lebih efisien. Contohnya, setiap sopir bajaj yang mengisi CNG baik di SPBG milik Pemerintah yang bekerja sama dengan Pertamina atau SPBG milik PGN, dab SPBG milik Pemda DKI dan Jakpro, bisa hemat Rp 60.000 - Rp 80.000 per hari.
Ketua APCNG itu juga menambahkan jika penggunaan gas bumi terbukti lebih efisien dan mendukung perbaikan lingkungan (dalam hal ini di Jakarta). "Penggunaan gas bumi terbukti lebih efisien dan yang utama dapat mendukung perbaikan lingkungan seperti di Jakarta. Kami memberi apresiasi atas upaya dan inisiatif Gubernur Anies Baswedan untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta dengan energi bersih," ungkap Robbi.
(wk/wahy)
