WowKeren - Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan pengenaan tarif impor untuk produk susu olahan (dairy products) dari Eropa sebesar 20-25 persen. Hal ini disebabkan karena Eropa telah melakukan penjegalan ekspor biodiesel Indonesia dengan rencana mengenakan tarif bea sebesar 8-18 persen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan jika langkah tersebut diambil sebagai ketegasan Indonesia atas perang dagang yang lebih dulu diembuskan Uni Eropa. Karena selama ini Uni Eropa memang telah lama mempersulit ekspor produk sawit dan turunannya yang berasal dari Indonesia. “Kami tidak mungkin diam,” tegas Enggar.

Hingga saat ini rencana pengenaan tarif tersebut masih dibahas. Enggar mengungkap jika rencana tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi yang dilakukan dengan Kemenko Perekonomian. Pihaknya sendiri sudah berkoordinasi dengan para importir karena hal tersebut tentunya akan mempengaruhi harga jual dairy products asal Eropa di Indonesia.

Di samping itu, Menteri Perdagangan itu juga meminta importir untuk mengurangi impor dairy products asal Eropa. Ia bahkan menawarkan para pengimpor untuk membeli produk tersebut dari negara lain yang kualitasnya tak kalah dengan produk asal Eropa seperti Australia, New Zealand, Amerika Serikat (AS), dan India.

Sebelumnya, Uni Eropa menganggap bahwa Indonesia telah melakukan kecurangan dengan memberikan fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO) kepada produsen dan eksportir biodiesel. Hal tersebut dianggap turut memengaruhi harga ekspor biodiesel asal Indonesia.

Tak hanya itu, Indonesia sendiri menganggap jika Eropa telah melakukan black campaign soal sawit sejak lama. Karenanya Indonesia jadi sulit untuk menjual produk sawitnya ke benua biru tersebut.

Di lain sisi, Menko Menko Perekonomian Darmin Nasution enggan mengomentari perang dagang pengenaan tarif biodiesel ke Eropa. “Saya belum bisa ngomong apa-apa. Nanti kami rapatkan,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Indonesia telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan Malaysia untuk melawan diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Hal ini diketahui setelah Presiden Joko Widodo mengakhiri kunjungan resminya ke Negeri Jiran beberapa waktu lalu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga turut mengikuti kunjungan tersebut menyebutkan jika kedua pemimpin negara tersebut sama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan perlawanan terhadap diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.