WowKeren - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa konsep ibu kota yang baru nantinya bukan merupakan daerah otonom. Seperti diketahui, sudah dipastikan bahwa Kalimantan akan menjadi lokasi ibu kota yang baru, namun belum diumumkan lokasi tepatnya.

Tjahjo menuturkan bahwa ibu kota yang baru nanti hanya akan digunakan sebagai pusat pemerintahan dalam satu kawasan. Konsep ini seperti yang sudah diterapkan di Putrajaya, Malaysia.

"Kami ikut terus setiap rapat Bappenas. Tapi secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonom baru," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8). "Ya, kayak Putrajaya di Malaysia kan satu kawasan."

Sementara itu, Tjahjo menambahkan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti apakah status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) akan dicabut atau tidak. Sebab saat ini Bappenas sendiri masih menggodok aturan terkait ibu kota yang baru.

"Kita enggak bahas soal itu. Ini kan dibedakan pemerintahan dan pusat perekonomian," lanjut Tjahjo. "Tunggulah rilisnya dari Pak Bappenas."

Ibu kota baru itu nantinya, dikatakan Tjahjo, akan dijadikan sebagai pusat administrasi negara. Tak hanya itu, rencananya, gelaran pesta demokrasi berupa Pilkada juga tidak akan diadakan di ibu kota yang baru itu. "Setahu saya enggak ada. Nanti tanya Bappenas," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, beragam komentar pro-kontra muncul mewarnai rencana pemindahan ibu kota yang baru tersebut. Pemindahan ibu kota diharapkan mengusung konsep baru sehingga nantinya tidak akan sama dengan Jakarta, seperti konsep forest city.

Sebab jika konsepnya tidak benar-benar dipikirkan secara matang maka dikhawatirkan pemindahan ibu kota sama saja dengan memindahkan polusi dari Jakarta ke Kalimantan. Seperti diketahui, kondisi polusi udara di Jakarta saat ini kian memprihatinkan. Sehingga konsep forest city dinilai tepat untuk diusung di ibu kota baru.