Sebelumnya, KemenPAN-RB mengatakan pihaknya saat ini sedang mendesain sistem kerja PNS agar meniru metode kerja perusahaan start-up dan bisa bekerja dari rumah.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 14 Agustus 2019 - 11:22 WIB
WowKeren - KemenPAN-RB telah mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mendesain sistem kerja PNS agar meniru metode kerja perusahaan start-up. Wacana yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS bisa bekerja dari rumah tersebut kini banyak menuai pro-kontra.
Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan telah menyatakan kritiknya terhadap wacana tersebut. Jusuf Kalla menilai bahwa saat ini saja masih banyak PNS yang kurang disiplin kala bekerja di kantor. Sehingga wacana tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.
"Kalau kita bicara sekarang ya belum lah, karena hadir di kantor saja kadang-kadang tidak disiplin apalagi tidak hadir," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8). "Nanti kosong kantor gimana tuh orang menghadap? kalau ada yang mau urusan, kalau tiba-tiba 'ah saya di rumah saja' semua begitu, termasuk Wapres."
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru mengatakan ingin menunggu dulu terkait kepastian kebijakan tersebut. Ia mengaku tak mau berandai-andai mengenai wacana tersebut.
"Saya tidak tanggapi dulu. Tapi kalau KemenPAN-RB sudah membuat keputusannya kita akan menaati," jelas Anies di kantornya pada Selasa (13/8). "Kita tidak berwacana kalau menyangkut kebijakan seperti ini."
Meski demikian, Anies memuji Menteri PAN-RB Syafruddin. Menurutnya, Syafruddin merupakan orang yang inovatif dan memiliki terobosan yang sesuai dengan kemajuan zaman.
"Tapi menurut saya Pak MenPAN-RB ini seorang yang inovatif beliau banyak terobosannya, beliau pegang Asian Games itu sukses sekali," ujar Anies. "Saya percaya terobosan beliau itu sesuai dengan kemajuan zaman sekarang ini."
Selain itu, Anies juga mengungkapkan apabila wacana ini sudah menjadi kebijakan nasional, maka ia siap untuk mengimplementasikannya di Jakarta. "Kita akan jalankan kalau jadi kebijakan nasional, yang akan diterjemahkan ke konteks Jakarta," tutur Anies.
Di sisi lain, wacana ini dinilai akan cukup sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat oleh sejumlah PNS. Pasalnya, diperlukan infrastruktur teknologi yang memadai serta pegawai yang melek teknologi.
(wk/Bert)
