PSI menilai gelaran Formula E yang sampai menelan biaya ratusan miliar tak sebanding dengan manfaat yang bisa diperoleh bila dana tersebut dialokasikan ke pos lain, seperti pengadaan KJP.
- Elvariza Opita
- Rabu, 14 Agustus 2019 - 13:05 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu DKI Jakarta dirumorkan akan menjadi tuan rumah dari ajang perlombaan mobil listrik Formula E 2020. Isu ini pertama kali beredar lewat unggahan Gubernur Anies Baswedan di akun Instagram-nya.
Sempat reda, kini isu itu kembali diangkat ke ranah publik. Mengaku sudah mengantongi respons positif dari Presiden Joko Widodo, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta pun mulai menggodok rencana tersebut, termasuk soal anggaran.
Diperkirakan pemerintah harus menggelontorkan dana setidaknya Rp 345 miliar untuk memboyong gelaran tersebut ke Ibu Kota. Dana tersebut, tutur Anies, diestimasi dari sejumlah pagelaran internasional serupa.
"Saya beri daftarnya ya," kata Anies di Jakarta, Selasa (13/8). "Untuk MotoGP, biaya penyelenggaraannya 7-9 juta dolar. F1 29,4 juta dolar, Formula E 24,1 juta dolar. Dolar Amerika ya. Piala Dunia USD 11.600 juta."
Nominal yang tidak sedikit ini sukses "menggelitik" rasa ingin tahu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta. Lewat diskusi bertajuk "Mendadak Rajin di Akhir Jabatan: Menelisik Perilaku DPRD DKI yang Membahas Anggaran Secara Kilat di Akhir Masa Jabatan", PSI mempertanyakan kejanggalan dalam perencanaan tersebut. Pasalnya PSI menilai ada lonjakan dana yang begitu besar dalam perencanaan itu.
"Ada namanya agenda event internasional dalam negeri. Agendanya tahu sebelumnya (anggarannya) berapa? Rp 3 miliar," kata anggota DPRD terpilih PSI Jakarta, Idris Ahmad, di DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8). "Peningkatannya berapa? Rp 340 miliar. Untuk apa? Teman-teman tahu isu Formula E? (Dana itu untuk) Formula E DKI Jakarta."
Idris lantas mengaitkan lonjakan dana tersebut dengan manfaat yang diperoleh. Menurutnya, ketimbang menggelontorkan dana untuk pagelaran internasional, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Pertanyaannya, seberapa strategis program ini untuk Jakarta saat ini? Ada tidak di RMPJD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)-nya?" tuturnya, dilansir dari Detik News, Rabu (14/8). "Dan kenapa harus di (anggaran) perubahan sekarang? Apakah sudah siap semuanya? Karena angka RP 340 miliar ini kalau kita konversi untuk KJP ada berapa orang?"
Oleh karena itu, Idris meminta masyarakat untuk aktif memantau pengalokasian dana APBD DKI Jakarta. Apalagi bila dalam sisa masa jabatan DPRD dua minggu ini muncul rancangan program yang patut dipertanyakan manfaatnya.
(wk/elva)
