Greenpeace Indonesia menyebutkan jika wacana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan akan menimbulkan masalah baru. Hal tersebut dikarenakan Kalimantan memiliki 520 titik panas yang menjadi penyebab Karhutla.
- Wahyu
- Senin, 19 Agustus 2019 - 12:05 WIB
WowKeren - Rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan dipastikan akan mengalami jalan yang terjal. Bukan hanya masalah anggaran, hal ini dikarenakan pulau Kalimantan dinilai belum aman dari bencana lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Bila berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan per Minggu (18/8) masih tinggi. Lebih jelas, di provinsi Kalimantan Barat terdapat titik panas sebanyak 265 titik. Begitu juga Kalimantan Tengah yang mencatatkan titik panas sebanyak 219 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 36 titik panas.
Karena hal tersebut, Kalimantan telah mencatat lebih dari setengah total titik Karhutla yang ada di Indonesia. Adapun total titik Karhutla yang ada di Indonesia sebanyak 888 titik panas.
Sedangkan menurut data Greenpeace Indonesia, sepanjang tahun 2001 hingga 2008 menunjukkan jika sekitar 3,8 juta hutan tua di Kalimantan telah menghilang. Team Leader Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas menyebutkan jika data tersebut telah dikonversi menjadi kebun sawit dan hutan tanaman industri.
Sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk pengembangan hutan dan tambang yang sudah menguasai Kalimantan. “Saat ini beban lingkungan di pulau Kalimantan sudah cukup tinggi,” kata Arie saat ditemui hari Minggu (18/8).
Arie menuturkan jika pembakaran massal lahan dan hutan telah membuat habitat satwa liar dan lahan gambut telah hilang dan berganti fungsi. Selain itu Karhutla dan lubang bekas tambang telah menjadi masalah utama di Kalimantan yang menyebabkan nyawa anak-anak melayang.
“Pemindahan ibukota ke Kalimantan yang sudah diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi itu akan membawa masalah baru,” beber Arie. Pemindahan Ibu Kota tak hanya sekedar memindahkan pusat pemerintahan ke daerah baru, namun juga akan mengundang migrasi penduduk besar-besaran yang diikuti oleh investasi berbasis lahan.
Team Leader Juru Kampanye Greenpeace Indonesia menambahkan jika hingga saat ini masih dibutuhkan paradigma pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Dengan prasyarat sosial dan lingkungan harus terpenuhi, seperti menghentikan investasi berbasis lahan dan menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan kabut asap.
(wk/wahy)
