Usulan Bima yang ingin menggabungkan Bogor dengan Jakarta adalah karena kota tersebut berdekatan dengan Jakarta dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta yang lebih besar.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 21 Agustus 2019 - 10:53 WIB
WowKeren - Wali Kota Bogor Bima Arya buka suara menanggapi usulan tentang kemungkinan Bogor bergabung dengan DKI Jakarta. Usulan tersebut muncul usai isu Bogor akan menjadi provinsi bergulir. Arya menilai sudah menerima banyak masukan dari sejumlah pihak tentang bagaimana Bogor ke depannya.
"Ini usulan ada macam-macam," kata Bima, Selasa (20/8). "Ada usulan Bogor bergabung provinsi Pakuan Raya atau Bogor Raya, ada juga yang usul pemekaran kota. Dan, ada tadi malam usulan apakah Bogor gabung Jakarta saja. Itu usulan dari pengamat, warga dan lain-lain."
Lebih jauh, ia mengaku merasa senang dengan adanya usulan Bogor gabung dengan Jakarta. Sebab itu artinya, wacana terkait Provinsi Bogor Raya yang ia gulirkan mendapat tanggapan hingga berkembang. Menurutnya, semakin banyak masukan akan semakin bagus.
"Bagus, ini kan wacananya, berkembang ya," tutur Bima. "Bagus, semakin banyak yang memberikan kontribusi pikiran semakin bagus."
Adapun usulan Bima yang ingin menggabungkan Bogor dengan Jakarta adalah karena alasan kota tersebut berdekatan dengan Jakarta dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta yang lebih Besar. "Jadi opsi semakin banyak, awalnya hanya meluas wilayah Kota Bogor dan Kabupaten, kemudian ditambah usulan provinsi baru ditambah Bogor, apakah Bogor bergabung provinsi baru, apakah gabung Jakarta," imbuh Bima.
Untuk menindaklanjuti wacana Provinsi Bogor Raya ini, Bima mengatakan akan melakukan kajian secara akademis. Hal itu dilakukan dengan melibatkan IPB. Ia berharap agar kajian ini tak hanya berangkat dari kepentingan politik melainkan didasarkan pada kajian akademis yang matang.
"Saya sudah bertemu rektor IPB, Bupati, kita sepakat lakukan kajian dan mempercayakan kajian kepada kampus, jadi pemkot juga lakukan kajian kemudian dilengkapi kajian kampus," jelas Bima. "Kajian kampus nanti ada kajian hukumnya, kajian wilayahnya jadi ini bukan hanya asumsi kepentingan politik tapi didasarkan pada kajian akademis yang matang."
(wk/zodi)
