Pemerintah Indonesia akan menyediakan rumah bermodel apartemen khusus untuk Pegawai Negeri Sipil di pemerintah pusat yang berpindah ke Pulau Kalimantan.
- Wahyu
- Kamis, 22 Agustus 2019 - 15:01 WIB
WowKeren - Pindahnya ibu kota ke Kalimantan sudah bukan lagi wacana semenjak kabar tersebut resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD pada Jumat (16/08). Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan berimbas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah pusat yang harus dipindahkan dari Jawa ke Kalimantan.
Ibu kota baru negara ini kabarnya akan didesain untuk 1,5 juta penduduk. Jika dikalkulasi, PNS termasuk anggota legislatif dan yudikatif beserta keluarganya yang akan pindah jumlahnya mencapai 884.840. Jika keluarga PNS tak dihitung, jumlahnya sekitar 200 ribuan.
Dituturkan oleh Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Imron Bulkin, pemerintah menjamin tempat tinggal PNS yang nantinya akan pindah ke ibu kota baru negara. Hunian baru khusus PNS itu akan dibangunkan oleh pemerintah.
"Perumahan ASN (PNS) ini disiapkan oleh pemerintah," kata Imron Bulkin yang dilansir oleh detikFinance di Jakarta pada Kamis (22/08). "Artinya apartemen ya, apartemen semacam untuk perumahan pegawai, dibuat oleh pemerintah,"
Akan tetapi, ia menuturkan bahwa desain hunian yang akan berbentuk apartemen tersebut belum ditentukan secara resmi oleh pemerintah. Namun, ia melihat bahwa desain besar ibu kota baru negara yang paling cocok adalah hunian vertikal.
"Kita belum sampai detail itu ya," ujar anggota Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu. "Tapi kita hanya menghendaki nanti kotanya itu jadi compact city, jadi tidak menyebar. (Yang cocok) memang apartemen."
Ia mengungkapkan bahwa desain tersebut nantinya akan diputuskan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini karena kementerian tersebutlah yang bertugas untuk menyiapkan desain tata kota ibu kota negara baru nanti.
"Belum, belum sampai urban design. PUPR ya, yang bikin urban design-nya," ujar Imron Bulkin. "Makanya kita belum sampai sedetail itu. Kementerian PUPR yang akan mendetailkan urban design-nya."
Rumah yang akan dibuatkan khusus bagi PNS ini memang disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi, ketentuan mengenai apakah nantinya PNS harus membayar sewa atau tidak belum dibicarakan lebih lanjut.
(wk/wahy)
