Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menilai otonomi khusus yang dilakukan hampir 20 tahun di papua belum menghasilkan perubahan signifikan di Bumi Cendrawasih.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 24 Agustus 2019 - 11:54 WIB
WowKeren - DPR RI menanggapi pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta adanya campur tangan internasional dalam mengatasi masalah di Papua. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai hal tersebut belum perlu dilakukan untuk saat ini. Saat ini, yang diperlukan adalah keseriusan pemerintah.
"Saya kira yang diperlukan saat ini keseriusan Pemerintah dalam mengatasi akar persoalan yang ada di Papua," kata Sukamta melalui keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Republika, Sabtu (24/8). "Agar tidak berlarut-larut kembali."
Ia menilai bahwa sebagai gubernur Papua, Lukas harusnya yakin dengan kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah. Oleh sebab itu, Lukas harusnya ikut mendorong penyelesaian masalah secara nasional.
"Sampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya," kata Sukamta. "Saya kira yang seperti ini akan lebih konstruktif."
Sukamta merasa janggal jika otonomi khusus yang sudah berlangsung sejak 2001 dan anggaran ratusan triliun rupiah yang telah disalurkan untuk pembangunan Papua dianggap Gubernur tidak memberikan perubahan pada Papua. Oleh sebab itu, ia menyarankan adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan.
"Jika pernyataan Gubernur ini benar, berarti ada yang salah dalam kebijakan Pemerintah selama ini," lanjut Sukamta. "Saya kira perlu ada evaluasi secara utuh terhadap kebijakan dan program yang sudah berjalan. Mengapa hak istimewa yang sudah dimiliki Papua tidak mampu mengatasi masalah."
Sementara itu, Sukamta juga menyarankan agar pemerintah fokus menyelesaikan urusan demo dan mengurangi kerja simbolis berupa kunjungan pejabat. ia tidak ingin jika pemerintah berspekulasi macam-macam.
"Harus fokus dulu untuk selesaikan persoalan yang ada di depan mata terkait aksi-aksi yang terjadi," kata Sukamta. "Adanya spekulasi keterlibatan KKSB dalam kericuhan ini, jangan sampai mengganggu fokus mengembalikan situasi yang kondusif."
Sebelumnya, Lukas mencontohkan Perjanjian Helsinki yang menyelesaikan konflik Indonesia-Aceh. Ia menilai otonomi khusus yang dilakukan hampir 20 tahun di papua belum menghasilkan perubahan signifikan. "Masyarakat Papua tidak butuh pembangunan, masyarakat Papua membutuhkan kehidupan," tegas Lukas dilansir dari Tirto, Sabtu (24/8).
(wk/zodi)
