Pembubaran Banser Masuk Dalam 7 Tuntutan Warga Sorong dan Manokwari, Ini Kata Ketua GP Ansor
Instagram/gusyaqut
Nasional

Anggota DPD asal Papua, Yorrys Raweyai, menyampaikan 7 tuntutan dari warga Sorong dan Manokwari, termasuk pembubaran Banser. Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, pun buka suara.

WowKeren - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai, mengaku telah mendapatkan pernyataan tertulis dari massa di Sorong dan Manokwari yang berisi 7 poin tuntutan aksi mereka. Yorrys diketahui baru saja kembali dari Sorong dan Manokwari bersama Menko Polhukam Wiranto.

Salah satunya adalah meminta pemerintah membubarkan organisasi masyarakat Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) dari Indonesia. Selain itu, warga juga berharap Presiden Joko Widodo datang ke Papua dan mengusut kasus mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Itu pernyataan yang dibacakan waktu (masyarakat Sorong bertemu) dengan Menko Polhukam dan (pernyataan itu) dibagikan ke semua," terang Yorrys dilansir Tempo, Minggu (25/8). "Jadi (permintaan pembubaran Banser) bukan dari saya."

Tuntutan warga Sorong dan Manokwari ini lantas ramai diperbincangkan oleh warganet. Hingga Senin (26/8) pagi, tagar #BUBARKANBANSER masuk dalam jajaran trending topic Indonesia di media sosial Twitter.


Menanggapi hal ini, Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, pun buka suara. Yaqut rupanya meyakini bahwa isu pembubaran Banser bukan datang dari masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Yaqut meminta agar Barisan Ansor tetap tenang dalam menanggapi isu ini.

"Kami tahu siapa yang bermain," jelas Yaqut dilansir Tempo, Minggu (25/8). "Makanya kami minta tetap tenang."

Yaqut menilai bahwa membenturkan masyarakat Papua dengan Banser sangat tidak beralasan. Pasalnya, Banser justru yang kemudian menjaga asrama mahasiswa Papua setelah ada pengepungan,

Padahal, tutur Yaqut, Banser Jawa Timur sebenarnya mendapat telepon yang berisi ajakan untuk mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. "Kawan-kawan Banser di sana menolak karena harus cek dulu dan mengklarifikasi berita tersebut," terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo perlu mendatangi Papua secara langsung untuk meredam tensi di sana. Ia juga menyoroti poin tuntutan pembubaran Banser. "Bila benar demikian, itu adalah tuntutan-tuntutan yang serius," ungkap Hidayat lewat cuitan di akun Twitter pribadinya pada Minggu (25/8).

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait