Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebutkan jika pemerintah nantinya tak akan lepas tangan dari Jakarta meskipun statusnya bukan lagi ibu kota. Bahkan pemerintah telah menyiapkan arah pembangunan baru untuk kota metropolitan tersebut.
- Wahyu
- Senin, 26 Agustus 2019 - 10:37 WIB
WowKeren - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menepis tudingan bahwa pemindahan ke ibu kota baru adalah cara pemerintah untuk lepas tangan dari ibu kota saat ini, Jakarta.
Menurut Bambang, pemindahan ibu kota ini diklaim demi masa depan Jakarta sendiri. Pasalnya, pemerintah memindahkan ibu kota dengan tujuan agar beban Jakarta tak seberat saat ini yang menjadi pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan investasi dalam satu waktu.
Karena beban yang menumpuk tersebut, ia tak heran jika satu per satu masalah mulai bermunculan. Seperti kepadatan penduduk, kemacetan, penurunan tingkat air bersih, banjir, dan lainnya. Karena itulah pemerintah mendesak untuk membagi beban Jakarta ke kota lain.
Bambang juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan arah pembangunan baru bagi Jakarta ke depannya, yaitu dengan menjadi pusat bisnis bertaraf internasional. "Jakarta tetap dibenahi, tetap jadi prioritas, kami ingin menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis yang berskala internasional," ujarnya seperti dilansir CNNIndonesia, akhir pekan lalu.
Bahkan pemerintah sendiri akan tetap hadir dengan tangan terbuka ketika ada usulan mengenai pengembangan Jakarta dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jadi tetap dibenahi, yang diusulkan gubernur, kami akan exercise juga. Tidak lepas tangan," kata Bambang.
Sebelumnya, Ekonom Senior Emil Salim sempat mempertanyakan urgensi pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Bahkan ia menilai jika pemindahan ibu kota adalah bentuk tidak bertanggung jawab pemerintah terkait segudang masalah yang ada di Jakarta.
Seperti, Pulau Jawa yang diperkirakan akan mengalami krisis ketersediaan air bersih, ancaman gempa bumi, rawan banjir, hingga kemacetan akibat banyaknya (mencapai 57 persen) penduduk Indonesia yang bermukim di Pulau Jawa. "Saya rasa ini tidak bertanggung jawab. Sikap pemerintah seharusnya kalau ada persoalan, tugas perencana adalah memecahkan soal, bukan lari dari persoalan," kata Emil.
Bahkan Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menimbang kembali rencana pemindahan ibu kota. Ia juga meminta agar setidaknya rencana tersebut digantikan dengan rencana pembangunan yang lain atau meratakan kualitas SDM di Tanah Air.
(wk/wahy)
