Diblokirnya akses internet di Papua usai terjadinya kerusuhan di beberapa kota justru menimbulkan simpang siur akan informasi yang diterima masyarakat Papua terkait kondisi keamanan di sana.
- Wahyu
- Senin, 26 Agustus 2019 - 10:30 WIB
WowKeren - Hingga saat ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat. Menteri Kemenkominfo Rudiantara mengungkapkan bahwa alasan diblokirnya akses internet di Papua dimaksudkan untuk menjaga keamanan nasional. Hal ini karena menurut Kemenkominfo saat ini distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis masih tinggi.
Akan tetapi, keputusan pemerintah tersebut justru dinilai oleh pengacara publik Veronica Koman tidak tepat. Menurut pengacara yang banyak menggarap isu Papua tersebut kebijakan ini justru membuat masyarakat tidak bisa memverifikasi dan menggali kebenaran mengenai info-info yang beredar.
"Alih-alih menangkal hoaks, justru masyarakat tidak bisa memverifikasi dan menggali kebenaran info-info yang beredar," kata Veronica yang dilansir Tirto pada Minggu (25/8). "Jadi kerja monitoring situasi dan juga verifikasi laporan pelanggaran HAM yang masuk itu menjadi sangat sulit."
Pengacara yang sempat dituduh oleh Kominfo sebagai penyebar hoaks ini lantas mendesak pemerintah untuk segera membuka kembali akses internet. Ia menyatakan bahwa pihaknya sudah memasukkan permohonan mendesak ke PBB demi mendesak pemerintah Indonesia segera mencabut pemblokiran akses internet di Papua Barat.
Selain Veronica, Relawan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) di Papua, Daeng Ipul juga mengatakan hal yang sama. Ia mengungkapkan bahwa sempat ada berita simpang siur mengenai demonstrasi yang beredar di Papua dan sempat membuat kepanikan di masyarakat.
"Seperti kemarin (lusa) itu. Ada informasi demonstrasi lagi. Itu kami tidak bisa mengkonfirmasi," tutur Ipul saat diwawancarai. "Jadinya malah simpang siur beritanya dan ada sedikit kepanikan. Kami tidak tahu ini informasi hoaks atau bukan."
Selain itu, menurutnya kebijakan pemblokiran internet juga tidak tepat karena internet tidak hanya digunakan untuk sekedar menyebar berita bohong. Hal ini karena ada beberapa masyarakat yang juga bekerja menggunakan internet sebagai penunjang utamanya.
"Papua ini posisinya korban," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang turut angkat bicara. "Jadi ini enggak masuk akal sama sekali kebijakan ini."
Di sisi lain, Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu mengaku tahu jika banyak orang yang dirugikan atas pemblokiran ini. Namun, ia mengatakan bahwa Kemenkominfo tetap mengambil kebijakan ini karena menurutnya hal ini merupakan langkah terbaik untuk menstabilkan kondisi. Ia mengatakan bahwa tidak akan peduli dengan kritik yang ada di luar dan menegaskan bahwa internet dibuka kembali saat situasi mereka dan hoaks menurun.
(wk/wahy)
