Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa seluruh pejabat negara kini tengah dihadapkan pada masalah kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah.
- Bertilia Puteri
- Senin, 26 Agustus 2019 - 12:32 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo siap mengumumkan lokasi baru Ibu Kota RI pada Senin (26/8) siang ini. Pengumuman Ibu Kota baru tersebut akan disiarkan langsung di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada pukul 13.00 WIB nanti.
Namun keputusan Jokowi untuk mengumumkan lokasi Ibu Kota baru ini dikritik oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas tersebut, Jokowi seharusnya fokus menangani masalah di Papua dulu, baru setelah itu mengurus pemindahan Ibu Kota.
"Jadi fokus dulu ke situ (Papua)," tutur Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (26/8). "Kan kalau habis dilantik, nanti masih bisa kalau soal Ibu Kota."
Meski demikian, Zulhas juga tak menolak apabila lokasi pasti Ibu Kota baru jadi diumumkan hari ini. Namun ia mengingatkan bahwa seluruh pejabat negara kini tengah dihadapkan pada masalah kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah.
"Saya sih mengatakan kita sekarang menghadapi teman-teman di Papua. Coba lihat video-video itu, itu perlu penanganan serius," jelas Zulhas. "Tidak hanya Bapak Presiden, tapi seluruhnya, ya bupatinya, DPR-nya, aparat penegak hukumnya."
Selain itu, Zulhas juga menuturkan bahwa kasus ini tengah menjadi perhatian dunia. Oleh sebab itu, harus ada penyelesaian secara menyeluruh agar tak ada dampak negatif ke depannya.
"Jangan lupa, sekarang ada dunia internasional, ada PBB, Melanesia, Afrika, semua itu saya kira penting sekali penanganannya," terang Zulhas. "Kalau ada apa-apa dengan Papua, gimana? Kita belajar dari Rusia dan lain-lain, jadi itu penting."
Sementara itu, terkait dengan lokasi Ibu Kota baru, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat mengungkapkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur lah yang terpilih. Namun, Menteri Sofyan lantas meralat pernyataannya dan menyebut masih ada sejumlah kajian yang perlu dilakukan.
Kajian tersebut dilakukan oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Itu kajian yang sedang dikerjakan Bappenas, saya enggak tahu permasalahan teknis," kata Sofyan di kantor BPK, Jakarta, Jumat (23/8).
(wk/Bert)
