Kebakaran hutan tak hanya melanda Pekanbaru, namun juga sejumlah wilayah di provinsi tetangga sehingga hal ini turut memperburuk kualitas udara di Riau.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 27 Agustus 2019 - 11:41 WIB
WowKeren - Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya bisa ditangani oleh pemerintah RI. Dampak karhutla tidak bisa dianggap sepele.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru telah merekap jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selama kurun waktu Juli-Agustus, jumlah penderita ISPA di daerah tersebut telah mencapai 7.745 orang. Jumlah yang terus meningkat tersebut diakibatkan oleh kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru Muhammad Amin mengatakan bahwa jumlah tersebut didapat dari laporan seluruh Puskesmas di Pekanbaru. Jika pada Juli jumlah penderita ISPA hanya 3.540 orang maka di bulan Agustus meningkat drastis ke 4.205 kasus.
"Laporan data penderita tersebut berasal dari seluruh Puskesmas di Kota Pekanbaru," kata Muhammad di Pekanbaru, Senin (26/8). "Dengan rincian selama Juli saja tercatat 3.540 kasus dan Agustus sudah 4.205 kasus."
Kebakaran hutan dan lahan sejatinya tak hanya melanda Pekanbaru, namun juga sejumlah wilayah di provinsi sekitarnya. Akibatnya, fenomena tersebut makin memperburuk kualitas udara di Riau dan sekitarnya.
Meski demikian, Muhammad menuturkan bahwa peningkatan jumlah pasien yang menderita ISPA tak sesignifikan tahun sebelumnya. Tahun ini, rata-rata penambahan jumlah pasien penderita ISPA hanya 900 orang setiap bulannya. Sedangkan di 2018, rata-rata peningkatannya bisa mencapai 3.000 orang setiap bulannya.
"Pada Agustus tahun 2019, jumlahnya sudah 4.000 lebih," terang Muhammad. "Artinya tidak semua penderita ISPA ini karena kabut asap, tapi banyak faktor lain juga sebagai penyebab."
Diskes Pekanbaru telah memerintahkan seluruh Puskesmas menyiapkan ruangan evakuasi untuk menangani warga yang terdampak kabut asap. Pasien yang terdampak kabut asap bisa segera mendapat penanganan karena sejauh ini ketersediaan obat-obatan masih mencukupi. Meski demikian, permohonan bantuan tetap diajukan ke Diskes Provinsi Riau.
Karhutla tak hanya terjadi di Sumatera, namun juga Kalimantan. Sebelumnya terkait kasus karhutla di Kalimantan, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Jokowi dan sejumlah menterinya melakukan pelanggaran hukum.
(wk/zodi)
