Gerindra Minta Biaya Pindah Ibu Kota 100 Persen Dari APBN
YouTube
Nasional

Gerindra menilai pembiayaan dasar pembangunan Ibu Kota seharusnya dibebankan sepenuhnya pada APBN. Nantinya pihak swasta baru bisa dilibatkan dalam pembiayaan faktor sekunder.

WowKeren - Rencana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur terus menjadi sorotan. Salah satunya adalah soal anggaran yang diperlukan untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia.

Diketahui megaproyek ini dikabarkan menelan dana hingga Rp 466 triliun. Nantinya sebagian kebutuhan dana tersebut akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sebesar 19 persen dari total kebutuhan. Sedang sisanya akan mengandalkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta.

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Edhy Prabowo, buka suara. Menurutnya, seharusnya biaya pemindahan Ibu Kota sepenuhnya bersumber dari APBN. Ia pun menolak keterlibatan pihak swasta dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota baru nanti.

"Yang paling penting lagi adalah pemindahan Ibu Kota itu pembangunannya harus biaya negara," tutur Edhy ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). "Jangan ada biaya swasta atau nonpemerintah, karena ini adalah kedaulatan."


Lebih lanjut, menurutnya, permintaan ini sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Pada dasarnya, jelas Edhy, Gerindra mendukung rencana pemindahan Ibu Kota ini.

Namun Gerindra berharap agar pihak swasta tidak dilibatkan, khususnya dalam pembiayaan. Kendati demikian, ujar Edhy, pemerintah bisa melibatkan pihak nonpemerintah dalam tahap pembiayaan faktor-faktor pendukung.

"Kalau Gerindra maunya seratus persen uang negara. Bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti (yang dibiayai oleh swasta), itu faktor sekunder," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut. "Yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya (harus dari APBN)."

Pernyataan Edhy ini pun menuai sanggahan dari Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. Menurutnya, APBN Indonesia saat ini tak memadai untuk seratus persen membiayai pemindahan Ibu Kota ini.

“Ini kan bisa aja (seratus persen APBN), tapi kan kita harus lihat kemampuan APBN kita. Bisa saja swasta terlibat, dia membangun, terus nanti pemerintah menyewa dulu, tanahnya tetap kita punya, tapi kita sewa bangunannya," kata Mekeng, Selasa (27/8). "Setelah 30 tahun bangunannya menjadi milik pemerintah, bisa. Punya kerja sama operasi antara pemerintah dengan swasta."

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru