WowKeren - Situasi keamanan di Papua rupanya kembali memanas kendati beberapa waktu terakhir cukup kondusif. Menyusul kerusuhan di Deiyai pada Rabu (28/8) lalu, kini kericuhan justru pecah di kota Jayapura.

Terkait kerusuhan ini, puluhan massa dilaporkan turun ke jalanan demi menyuarakan aspirasi. Alhasil, aksi unjuk rasa ini pun berimbas pada lumpuhnya aktivitas warga setempat, bahkan sejumlah fasilitas publik pun terpaksa ditutup.

Laporan sebelumnya menyebut bahwa situasi yang tak kondusif ini membuat pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mematikan akses komunikasi di Jayapura. Akses komunikasi menggunakan telepon dan pesan singkat di Kota Jayapura telah dimatikan sejak pukul 15.30 WIT. Sarana komunikasi itu mulai dimatikan setelah massa yang berunjuk rasa "mengepung" Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Padahal sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mematikan akses internet di Ibu Kota Provinsi Papua tersebut. Selain mematikan akses komunikasi, pemerintah pun dikabarkan memadamkan listrik di Jayapura. Namun PT PLN (Persero) memastikan pemadaman listrik hanya berlangsung di daerah yang mengalami kebakaran dan terjadi kerusuhan.

Menanggapi berita ini, akhirnya Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, memutuskan untuk buka suara. Samuel menegaskan bahwa lumpuhnya komunikasi di Jayapura bukanlah akibat tindakan pemerintah.

Dalam keterangannya, Samuel mengklaim bahwa kabel koneksi antar-base tranceiver station (BTS) di Jayapura, Papua, dibakar oleh massa sendiri. Hal tersebut lah yang akhirnya membuat jaringan komunikasi terputus.

"Tidak ada (kebijakan) pemutusan telekomunikasi. Dari laporan operator, kabel koneksi antar-BTS dibakar massa. Ini yang mengakibatkan jaring selular mati. Ada 313 BTS yang tidak berfungsi," ujar Samuel, dikutip dari Kompas.com.

Pernyataan Samuel ini menyusul penuturan Menkominfo Rudiantara, yang sebelumnya mengklaim bahwa tidak ada kebijakan black out yang dilakukan oleh pemerintah di Jayapura. "Kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data (tidak ada kebijakan black out). Sementara layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan," tuturnya.

Rudi mengatakan, ada yang memotong kabel utama jaringan optik salah satu provider yang menyebabkan matinya seluruh layanan telekomunikasi di Jayapura. Hingga kini pihak provider pun masih berusaha memperbaiki kabel yang diputus atau melakukan pengalihan trafik agar layanan suara dan SMS bisa segera difungsikan.