WowKeren - Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sangat berimbas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan iuran yang pertama kali dicetuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut mencapai dua kali lipat dari jumlah iuran sebelumnya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk mengurangi defisit yang terus menggerus keuangan negara ini justru dinilai oleh beberapa pengamat bukan solusi terbaik. Banyak yang menilai rencana ini akan menciptakan dampak negatif bagi masyarakat dan permasalahan baru bagi pemerintah. Salah satunya, masyarakat justru diprediksi akan semakin malas membayar iuran sehingga tunggakan juga akan semakin tinggi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut di kawasan pemerintahannya. Ia berencana memberi suntikkan dana talangan bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta. Dana ini sebagai langkah antisipasi jika kenaikan jumlah tunggakan di rumah sakit semakin meninggi karena adanya pasien yang tidak sanggup membayar iuran BPJS yang telah naik.

"Kalau di Jakarta, tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan prinsip dari Bank DKI," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (30/9). "Sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas."

Sementara Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini telah mengonfirmasi rencana dari Anies Baswedan tersebut. Ia menyebutkan total dana yang disiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kenaikan BPJS Kesehatan adalah Rp93 miliar yang berupa kredit supply financing (SCF).

"Dengan pengelolaan cash flow yang lebih baik, sejumlah RSUD tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat," kata Herry dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (30/8). Ia juga menjelaskan lebih lanjut terkait perincian dari rencana sang Gubernur DKI.

Herry menjelaskan jika dana tersebut itu akan disebar untuk enam rumah sakit daerah di Jakarta. Adapun rinciannya sebagai berikut, RSKD Duren Sawit sebesar Rp5 miliar, RSUD Budhi Asih sebesar Rp15 miliar, RSUD Koja sebesar Rp20 miliar, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp18 miliar, RSUD Tarakan sebesar Rp15 miliar, dan RSUD Cengkareng sebesar Rp20 miliar.

Rencananya, dana tersebut bersifat cadangan atau talangan sehingga baru dapat dipergunakan ketika RSUD atau RSKD membutuhkannya. Selama pihak rumah sakit belum membutuhkan maka dana tersebut akan disimpan di Bank DKI.